Print Friendly and PDF


Stakeholders dari masyarakat sipil nasional

Proses multipihak untuk menegosiasikan Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil, yang mewakili beragam kepentingan dan bekerja pada isu-isu yang berkaitan dengan, antara lain, kepemilikan tanah, lingkungan, mata pencaharian, hak dan transparansi.

Banyak kelompok masyarakat sipil adalah organisasi non-pemerintah, tetapi ada juga organisasi yang lainnya misalnya organisasi masyarakat, masyarakat adat, kelompok agama atau serikat pekerja.

Kelompok masyarakat sipil yang terlibat mempunyai kapasitas yang bervariasi dalam berbagai isu-isu dan dalam menyajikan keprihatinan, mengorganisir, berbagi informasi dan mengembangkan posisi negosiasi mereka.

Kelompok masyarakat sipil mungkin perlu pelatihan atau dana agar mereka dapat mengakses informasi dan berpartisipasi penuh dalam proses VPA. Hubungan dengan lembaga swadaya masyarakat internasional dan/atau lembaga donor dapat membantu kelompok-kelompok lokal berpartisipasi, mengatur pertemuan agar kekhawatiran mereka didengar.

Di beberapa negara, platform masyarakat sipil dan struktur stakeholders lainnya membantu mengatur dan mempromosikan kepentingan kelompok masyarakat sipil.

Namun demikian, tantangan bagi para stakeholders masyarakat sipil adalah untuk mengembangkan platform perwakilan yang dapat membawa kepentingan seluruh anggota dan berkomunikasi dengan satu suara. Anggota Platform harus mencapai konsensus dalam berbagai isu-isu walaupun dengan prioritas dan pendapat yang beragam.

Beberapa kelompok dengan kepentingan tertentu, seperti kelompok masyarakat adat, dapat membuat platform mereka sendiri daripada berpartisipasi dalam platform masyarakat sipil yang lebih luas.

Sudut pandang. Elia Danso pada apa arti VPA di Ghana


"Dari awal, kami melihat FLEGT sebagai kesempatan untuk menegakkan reformasi, seperti tender yang kompetitif dan transparan untuk konsesi, dan mengubah hak kepemilikan hutan yang mendukung petani. Kami membutuhkan kekuatan di tingkat lokal. Jika VPA tidak dapat memberikannya, maka berarti VPA gagal.”


Elijah Danso is a social activist and forest consultant in Ghana / Source: Pearce, F. 2012. Forest Stands: How New EU Trade Laws Help Countries Protect Both Forests and Peoples. FERN. 24pp. [Download PDF]

Contoh partisipasi masyarakat sipil dalam proses VPA

Ghana. Proses VPA di Ghana menggambarkan bagaimana perubahan sikap pemerintah terhadap masyarakat sipil menghasilkan hasil yang positif. Ketika proses VPA mulai tahun 2005, sebuah koalisi lebih dari 35 lembaga swadaya masyarakat, yang disebut Forest Watch Ghana, tidak duduk di komite pengarah VPA.

Ketika perwakilan masyarakat sipil mengangkat masalah ini, pemerintah mengundang Forest Watch Ghana untuk bergabung di dalam komite. Untuk memperluas perwakilan, koalisi membuat grup kontak yang terdiri dari kelompok masyarakat, otoritas tradisional, serikat pekerja, media dan badan penelitian. Dua wakil dari kelompok ini kemudian bergabung dengan komite pengarah.

Komite pengarah juga membuat komite kebijakan dan kelompok kerja. Komite ini yang menyusun lampiran naskah VPA mengenai definisi legalitas dan standar, verifikasi dan perijinan, regulasi pasar domestik dan restrukturisasi industri kayu. Semua kelompok mempunyai perwakilan/kontak yang mewakili suara mereka.

Indonesia. Organisasi masyarakat sipil sudah terlibat dalam proses pengembangkan sistem jaminan legalitas kayu Indonesia sebelum negosiasi VPA mulai tahun 2007. Sejak itu, organisasi masyarakat sipil dan individu-individu telah memiliki perwakilan di tim negosiasi VPA nasional dan dalam kelompok kerja teknis. Mereka telah berhasil melobi untuk peran sebagai pengamat independen.

Peran pemantau independen, disebut pemantauan independen di Indonesia, merupakan bagian integral dalam sistem jaminan legalitas kayu Indonesia. Perwakilan masyarakat sipil telah meminta agar lampiran VPA pada pengungkapan informasi publik memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap data untuk memungkinkan pelaksanaan observasi independen.

Kelompok yang menjadi pengamat independen termasuk JPIK, Jaringan Kerja Pemantau Independen Kehutanan Indonesia. Anggota JPIK terdiri dari lebih 60 organisasi dan lebih dari 300 perorangan di seluruh Indonesia.

Liberia. Proses VPA Liberia berbeda dari proses VPA lain di masyarakat. Masyarakat memiliki platform sendiri untuk membahas isu-isu dan wakil-wakil yang mereka pilih menjadi anggota komite pengarah VPA.

Jaringan kelompok-kelompok lokal, Komite Pembangunan Kehutanan Masyarakat, sudah dibentuk pada tahun 2008. Sehingga, ketika negosiasi VPA dimulai tahun 2009, sudah ada saluran untuk keterlibatan masyarakat, yang kemudian didukung oleh pemerintah. Pengembangan Kehutanan Masyarakat mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam proses VPA dengan cara menyiarkan pesan tentang FLEGT di dalam berbagai bahasa dan dialek daerah di radio lokal.

Tujuh perwakilan masyarakat dan empat anggota organisasi masyarakat sipil, seperti Yayasan Inisiatif Masyarakat dan Lembaga Pengembangan Berkelanjutan, telah duduk sebagai komite pengarah VPA Liberia. Sementara masyarakat tidak memiliki perwakilan di tim negosiasi nasional, walaupun ada satu kursi untuk masyarakat sipil, tetapi mereka tetap bisa menghadiri negosiasi dan menyuarakan pendapat mereka.

Republik Kongo. Kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam proses VPA memainkan peran penting dalam menjaga legislasi yang memberikan hak baru kepada masyarakat adat, termasuk akses yang sama untuk pendidikan dan perawatan kesehatan. Mendorong pengesahan undang-undang baru tentang hak-hak masyarakat adat telah terhenti sampai kelompok masyarakat sipil mendapatkan kepastian hukum yang memuat tentang kondisi partisipasi mereka dalam negosiasi VPA. Hukum seperti itu pertama kali dibuat di Afrika namun, kini tertanam dalam VPA.

Informasi lebih lanjut

Tautan eksternal

Capacity4Development. 2013. Civil Society Shares Their Experience of the VPA Process at FLEGT Week 2013. [Read online]

Jeffree, M. 2014. FLEGT forest power to the people. Timber Trades Journal Online October 2014: 48–49.

Pearce, F. 2012. Forest Stands: How New EU Trade Laws Help Countries Protect Both Forests and Peoples. FERN, Brussels, Belgium. 24pp. [Download PDF]



 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016