Print Friendly and PDF


Stakeholders (stakeholders) Pemerintah Nasional

Di dalam pemerintah negara pengekspor kayu, ada beberapa kelompok stakeholders yang masing masing mempunyai kepentingan dalam Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA). Misalnya, beberapa kementerian mempunyai kepentingan dalam sektor kehutanan. Stakeholders di dalam pemerintahan termasuk:

  • Kementerian Keuangan, dengan kepentingan untuk meningkatkan pendapatan pajak dari sektor kehutanan misalnya dengan cara memformalisasi sektor informal dan menghapus kegiatan liar.
  • Kementerian Lingkungan dengan kepentingan untuk memajukan perlindungan hutan di sektor kehutanan
  • Departemen Kehakiman dan badan penegak hukum mempunyai kepentingan untuk menumpas kejahatan hutan dan kelompok kejahatannya.
  • Kementerian Perdagangan mempunyai kepentingan untuk menaikan jumlah ekspor kayu dan bersaing secara kuat dengan negara lain, meningkatkan kredibilitas di sektor hutan
  • Otoritas bea cukai berkepentingan untuk menyederhanakan sistem operasional
  • Kementerian Luar Negeri mempunyai kepentingan dalam hal nilai diplomasi dari kebijakan hutan internasional untuk memperkuat citra negara

Namun, kepentingan para stakeholders nasional yang berbeda dapat menyebabkan persaingan yang kuat (lihat box 'Bersaing kepentingan di Kamerun'). Bahkan dalam kantor kementerian pemerintah sangat mungkin terjadi adanya tarik-menarik yang kuat ke arah yang berbeda-beda. Lebih jauh bahkan mungkin ada pihak pemerintah yang keberatan dengan reformasi sektor kehutanan seperti yang disyaratkan oleh VPA. Para pihak yang menentang kemungkinan tidak mengerti VPA atau mungkin akan kehilangan kekuasaan dan sumber pemasukan jika VPA diimplementasikan.

Masalah lainnya adalah bahwa lembaga pemerintah yang berbeda memiliki tanggung jawab atas berbagai bagian dari rantai pasokan kayu, namun kurang memiliki koordinasi dan komunikasi yang efektif antar lembaga.

Oleh karena itu, penting bagi para stakeholders pemerintah untuk mengatasi perbedaan mereka dan mencapai konsensus dalam isu-isu kunci. Proses VPA dapat menyatukan para stakeholders pemerintah dan mendorong peningkatan komunikasi dan koordinasi. Hal ini sangat penting untuk menerapkan sistem jaminan legalitas kayu.

Memastikan keterwakilan yang luas pada struktur VPA nasional dapat memperkuat koordinasi antar stakeholders pemerintah. Dalam beberapa proses VPA, pemerintah telah menyiapkan komite koordinasi antar-lembaga untuk memperkuat hubungan antara kementerian dan lembaga pemerintah.

Tantangan implementasi VPA

Di Kamerun, menurut penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR), pabrik gergaji yang beroperasi secara ilegal memproduksi sekitar 75% dari kayu yang ditebang untuk keperluan rumah tangga. Lembaga pemerintah tidak menerima pendapatan apapun dari perdagangan ini. Di sisi lain, pejabat pemerintah mengantongi uang suap dalam jumlah besar setiap tahun dari penebang informal dan pedagang kayu tersebut. Penebang skala kecil di sebuah asosiasi yang disebut Les Verts menyatakan akan lebih memilih untuk membayar pajak daripada memberi suap. Menurut para peneliti CIFOR, Les Verts membuat proposal pajak ke Kementerian Keuangan untuk menyampaikan gagasan tersebut. Namun, para pejabat di Kementerian Hutan memblokir usulan tersebut dengan alasan bahwa hal itu akan melegitimasi kegiatan kriminal.

Sumber: Cerutti, P.O. et al. 2013. Cameroon's Hidden Harvest: Commercial Chainsaw Logging, Corruption, and Livelihoods. Society and Natural Resources 26: 539–553. [Download PDF] and Pye-Smith, C. 2010. Cameroon's Hidden Harvest. CIFOR. Bogor, Indonesia. 30pp. [Download PDF]




 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016