Print Friendly and PDF


Negosiasi nasional VPA

Uni Eropa mengisyaratkan sebuah proses yang inklusif, proses multipihak untuk menyetujui persyaratan-persyaratan VPA. Proses ini harus mencerminkan konsensus luas di antara stakeholders nasional dalam pemerintahan, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, komunitas dan masyarakat adat. Melalui proses inklusif, stakeholder dapat berkontribusi dalam diskusi dan keputusan pada isi dari VPA.

Namun, stakeholders mungkin memiliki pandangan yang berbeda dalam banyak hal, paling tidak pada awalnya. Misalnya, sektor swasta mungkin ingin definisi legalitas sederhana yang memudahkan mereka untuk tunduk pada peraturan yang disepakati. Organisasi masyarakat sipil, sebaliknya, mungkin ingin definisi legalitas yang lebih rinci yang mencakup tanggung jawab kepada masyarakat.

Perbedaan pandangan juga dapat terjadi di dalam kelompok stakeholder yang luas. Berbagai cabang pemerintahan yang berbeda, misalnya, kemungkinan mempunyai alasan yang berbeda untuk melakukan VPA dan mungkin ingin agar perjanjian menghasilkan tujuan berbeda. Dalam sektor swasta, para stakeholders skala besar dan kecil juga mungkin memiliki prioritas yang berbeda.

Oleh karena itu, negosiasi nasional, berusaha untuk mengidentifikasi area kepentingan umum yang dapat didukung oleh semua stakeholders, walaupun dengan perspektif yang berbeda-beda. Tujuannya dari VPA bukan untuk mencapai konsensus yang sempurna pada setiap aspek, tetapi untuk mencapai dukungan keseluruhan dari para stakeholders.

Dua tingkat dialog nasional

Untuk mencapai konsensus nasional, negara pengekspor kayu melanjutkan konsultasi diantara stakeholders yang telah dimulai pada tahap pra-perundingan. Konsultasi berguna untuk membuat sebuah VPA praktis, kredibel dan dimiliki negara. Oleh karena itu, sifat dan kunci konsultasi tergantung pada:

  • Mekanisme yang efektif dalam mengidentifikasi, melibatkan dan berbagi informasi dengan para stakeholders
  • Partisipasi dari individu yang dipilih oleh para stakeholders untuk mewakili mereka, dan sistem yang efektif dimana para individu-individu bisa mendapatkan informasi antara konstituen dan struktur negosiasi VPA
  • Prosedur yang memastikan perwakilan stakeholders dapat benar-benar mempengaruhi proses

Berbagai negara telah mengadopsi pendekatan dan struktur yang berbeda. Proses dan struktur sering berubah dari waktu ke waktu dan kemungkinan perlu beradaptasi dengan situasi baru yang muncul.

Dalam proses VPA sampai saat ini, perwakilan dari pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil telah datang bersama-sama dalam kelompok multipihak untuk mengembangkan posisi negosiasi nasional. Untuk menyeimbangkan kebutuhan masing-masing kelompok dan mencapai konsensus nasional yang luas, semua stakeholders sepakat membuat kompromi. Pengalaman sampai saat ini menunjukkan bahwa partisipasi berdasarkan representasi yang adil membuat para stakeholders untuk mengembangkan konsensus dengan lebih mudah.

Diskusi dan negosiasi juga terjadi dalam kelompok stakeholders untuk mengembangkan posisi umum untuk memberi bobot ke dalam konsultasi nasional dan/atau negosiasi bilateral. Proses ini deliberatif. Stakeholder membahas dan mengumpulkan bukti untuk membantu mereka membentuk posisi, dan mengartikulasikan kebutuhan dan keinginan mereka. Beberapa kelompok memilih untuk melakukan hal ini dengan mengembangkan kertas posisi.

  • Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan kayu mungkin sudah memiliki asosiasi di mana mereka dapat membahas masalah. Kelompok-kelompok ini cenderung mewakili stakeholders sektor swasta yang lebih kuat dan besar namun tidak untuk operator skala kecil, seperti pemroses kayu berbasis rumah tangga
  • Organisasi masyarakat sipil dan / atau masyarakat dapat bekerja dalam koalisi yang sudah ada atau membuat yang baru. Anggota organisasi dari platform masyarakat sipil mungkin memiliki prioritas yang berbeda, misalnya dalam hal HAM, lingkungan, jenis kelamin atau hak-hak masyarakat adat. Prioritas yang berbeda merupakan tantangan yang ada dalam mencapai konsensus di antara organisasi masyarakat sipil

Tantangan yang mempengaruhi negosiasi nasional

Bagi pemerintah yang bernegosiasi VPA dengan Uni Eropa, tantangannya adalah membangun kepercayaan antara para stakeholders dan mengamankan komitmen untuk proses jangka panjang mereka. Pengalaman menunjukkan, bagaimanapun, adalah tantangan bagi pemerintah untuk merancang, mengatur dan melaksanakan proses yang:

• Memberikan ruang partisipasi untuk perwakilan multistakeholder akan memberikan umpan balik yang efektif sehingga memungkinkan stakeholders memberikan input untuk menginformasikan posisi negara telah memiliki mekanisme kordinasi yang efektif untuk berdebat, berdiskusi dan setuju dengan posisi pemerintah guna memastikan keberlanjutan keikutsertaan negara tersebut setelah tahap negosiasi sampai tahap implementasi.

• Pemerintah sering membutuhkan sumber daya dan kapasitas baru untuk mempengaruhi, berjaringan dengan dan memfasilitasi dialog antara para stakeholders, termasuk dengan kelompok-kelompok yang telah memiliki hubungan dengan mereka sebelumnya, walaupun sifatnya terbatas. Pemerintah juga perlu menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendanai negosiasi dan implementasi struktur, studi teknis dan pertemuan.

Stakeholders mungkin tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan sumber daya untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses VPA. Pemerintah, lembaga Uni Eropa, negara-negara anggota Uni Eropa, kelompok masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional semua memainkan peran dalam membangun kapasitas stakeholders untuk mengambil bagian dalam negosiasi.

Lihat bagian dari Kupas VPA mengenai bagaimana VPA dapat memperkuat kapasitas dan dukungan kepada para stakeholders VPA.

Dalam mendefinisikan legalitas, misalnya, para stakeholders perlu memahami kerangka hukum yang ada namun demikian dibutuhkan usaha yang tidak mudah untuk mendapatkan akses ke informasi ini. Kemungkinan mereka memerlukan keterampilan baru untuk mengkomunikasikan aspek teknis legalitas untuk konstituen mereka, atau untuk mengadvokasi posisi mereka dalam negosiasi. Pemerintah mungkin perlu beberapa putaran konsultasi dan tes lapangan sebelum mencapai definisi yang dapat diterima semua pihak.

Oleh karena itu konsultasi nasional perlu untuk dilaksanakan dengan segera untuk mencapai konsensus yang luas guna memberikan waktu bagi para stakeholder untuk proses pemahaman, mengartikulasikan posisi mereka dan memastikan bahwa VPA menyentuh kepentingan mereka.

Informasi lebih lanjut

Tautan eksternal

Canby, K. 2013. Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreements (VPAs) or How to do effective consultation for national policies. Forest Trends PowerPoint presentation. [Download PDF]

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide for Civil Society Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [Download PDF]

Falconer, J. 2013. Overview of VPA processes: opportunities and challenges for projects to advance FLEGT. Presentation to FLEGT Project coordination meeting. 9 October 2013, Brussels. [Download PowerPoint presentation]

FAO. 2014. The Voluntary Partnership Agreement (VPA) Process in Central and West Africa: From Theory To Practice. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. 58pp. [Download PDF]

Othman, M. et al. 2012. FLEGT Voluntary Partnership Agreements. ETFRN News 53: 109–116. [Download PDF]



 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016