Print Friendly and PDF


Tahap pra-perundingan proses VPA

Selama dalam tahap proses pra-perundingan Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA), negara pengekspor kayu dan Uni Eropa mempelajari peluang dan tantangan tentang keterlibatan dalam proses VPA, untuk kemudian memutuskan apakah proses negosiasi akan dimulai. Setiap negara memiliki pendekatan dan struktur sendiri untuk mencapai keputusan, yang mungkin melibatkan:

  • • Mendapatkan dan berbagi informasi
  • • Menganalisa sektor kehutanan, struktur dan stakeholders yang terlibat langsung atau memiliki kepentingan dalam sektor ini
  • • Meningkatkan kesadaran di kalangan stakeholders
  • • Berunding dalam dan antar kelompok stakeholders mengenai persoalan-persoalan prioritas yang dapat ditangani di dalam VPA
  • • Menilai potensi manfaat dan konsekuensi jika terlibat dalam VPA
  • • Persiapan untuk negosiasi

Panjang fase pra-perundingan bervariasi antara negara satu dengan negara lain. Di Ghana, kegiatan peningkatan kesadaran dimulai pada bulan Februari 2005. Lokakarya nasional dilakukan pada bulan Mei 2005 menghasilkan kesepakatan yang luas di antara para stakeholders untuk bergerak maju. Pemerintah Ghana baru memberitahukan secara resmi kepada Uni Eropa keinginannya untuk masuk kedalam negosiasi pada bulan Desember 2006

Informasi dan peningkatan kesadaran

Negara pengekspor dan penghasil kayu didaerah tropis telah berkesempatan untuk mempelajari tentang Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagngan Sektor Kehutanan (FLEGT) Uni Eropa sejak tahun 2003. Negara pengekspor kayu yang tertarik dengan VPA dapat meminta informasi kepada Uni Eropa. Uni Eropa dan negara anggota Uni Eropa, fasilitator FLEGT, fasilitas FLEGT Uni Eropa, LSM dan badan-badan PBB seperti FAO, menyediakan informasi dan dukungan lain untuk membantu perwakilan negara dan stakeholders lain dalam usaha memahami VPA.

Pemerintah dan kelompok stakeholders di negara-negara pengekspor kayu juga membuat dan berbagi informasi, melalui kegiatan seperti:

  • Keterlibatan politik nasional untuk memperkuat dukungan pada proses VPA di berbagai kementerian
  • Rapat untuk meningkatkan kesadaran
  • Analisis sektor kehutanan dan aspek yang relevan dari pemerintahan, hukum dan perdagangan, seperti rantai sistem lacak balak
  • Kunjungan ke negara-negara yang terlibat dalam atau telah menyelesaikan negosiasi VPA untuk bertemu dengan para stakeholders dan belajar dari pengalaman mereka
  • Kunjungan ke Uni Eropa untuk memahami perubahan kebutuhan pasar
  • Mengumpulkan dan mengorganisir studi, misalnya saja pada biaya dan manfaat potensial dari VPA atau dampak sosial dari VPA (lihat keterangan 'studi Teknis’)
  • Berpartisipasi dalam kegiatan penyebaran informasi dan untuk meningkatkan kesadaran didaerah

Tantangan yang biasa terjadi menyangkut penyampaian informasi teknis yang rumit tentang VPA dalam bahasa yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan

Pertimbangan

Keputusan negara untuk memulai negosiasi VPA harus mencerminkan kebutuhan para stakeholders. Perbedaan dalam dan di antara kelompok-kelompok stakeholders menunjukkan bahwa bagaimanapun stakeholders harus duduk bersama sebelumnya untuk membahas dan mencapai konsensus untuk memutuskan apakah mereka ingin bergabung atau tidak dengan VPA.

Oleh karena itu, penting bagi para stakeholders di semua tingkatan untuk memahami potensi biaya dan manfaat, dan apa arti VPA bagi mereka dalam prakteknya. Kelompok masyarakat sipil dan stakeholders sektor swasta biasanya berdiskusi di antara mereka sendiri untuk mengetahui apakah VPA ada manfaatnya bagi mereka, sebelum bertukar pandangan dengan wakil pemerintah.

Pemerintah negara pengekspor kayu bertanggung jawab untuk membina partisipasi para stakeholders. Di sebagian besar negara mitra VPA, sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan negosiasi, pemerintah telah melakukan upaya untuk berkonsultasi dengan stakeholders dan menghasilkan konsensus luas menyangkut nilai dari VPA dan tantangan yang bisa dijawab VPA. Kegiatan ini termasuk:

  • Mengidentifikasi, terlibat dengan dan menginformasikan para stakeholders, yang kemudian dapat membentuk platform nasional atau struktur perwakilan lainnya untuk memajukan kepentingan mereka
  • Mendorong dialog dalam dan di antara kelompok-kelompok stakeholders mengenai VPA dan elemen pentingnya
  • Mengadakan lokakarya nasional untuk memungkinkan para stakeholders mengidentifikasi tantangan yang mereka anggap dapat diatasi VPA.

Konsultasi dapat membuka dialog tentang isu-isu seperti:

  • Bagaimana cara menentukan legalitas kayu
  • Bagaimana cara melacak dan memverifikasi kayu legal
  • Bagaimana mengatasi keluhan

Pengalaman sampai saat ini menunjukkan bahwa proses diskusi yang dilakukan para pihak akan memberikan manfaat pada tahap-tahap selanjutnya dalam proses VPA. Jika pemerintah akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam negosiasi dengan Uni Eropa, diskusi dalam dan di antara stakeholders nasional akan berlanjut ke tahap negosiasi. Namun demikian, ada beberapa negara, yang mengalami kesulitan dalam berkonsultasi dengan para stakeholders dan ini mempengaruhi kemajuan dalam proses VPA.

Studi teknis

Pada saat negara mempersiapkan diri untuk memasuki negosiasi, atau pada saat negosiasi telah dimulai, kemungkinan mereka akan menemukan bahwa mereka tidak memiliki informasi yang memadai mengenai sektor kehutanan dan sistem yang ada. Dalam kasus ini, negara dapat melakukan atau mengkoordinasikan studi teknis untuk mengisi kesenjangan informasi atau mengamati bagaimana aspek dari sistem jaminan legalitas kayu bisa bekerja dalam praktek. Studi-studi ini harus melibatkan stakeholders karena mereka dapat membantu pemerintah dan stakeholders lainnya:

  • Tentukan apakah VPA sudah tepat
  • Pertimbangkan biaya dan manfaat terlibat langsung dengan Uni Eropa
  • Memahami apa yang mereka harus lakukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem yang sejalan dengan VPA
  • Memastikan bahwa negosiasi telah mempertimbangkan berbagai masalah

Contoh studi dan kegiatan yang telah diinformasikan dalam negosiasi meliputi:

Kamerun. Sebuah tinjauan komprehensif mengenai undang-undang, studi perdagangan di pasar domestik dan ulasan pengamatan independen dari sektor kehutanan

Côte d'Ivoire. Sebuah penilaian partisipatif mengenai legalitas dan hasil hutan yang dapat ditelusuri, telah berhasil mengindentifikasi masalah yang berkaitan dengan setiap komponen dari sistem jaminan legalitas

Gabon. Penilaian mengenai tantangan tata kelola di sektor kehutanan

Ghana. Penilaian kenumgkinan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan VPA pada stakeholders yang berbeda dibawah hasil yang berbeda dari proses negosiasi

Indonesia. Diskusi dengan para stakeholders di pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil, serta lokakarya nasional multipihak, mengenai potensi dan strategi keterlibatan dalam VPA. Hasilnya adalah Indonesia membentuk focal poin FLEGT untuk berinteraksi dengan platform masyarakat sipil yang ada. Selanjutnya, Indonesia juga melakukan studi pasar.

Liberia. Analisis mengenai biaya dan manfaat dari VPA untuk Liberia dan studi tentang sistem kontrol dan penelusuran kayu yang dikembangkan Liberia.

Thailand. Latihan untuk mengidentifikasi para stakeholders masyarakat sipil dan studi mengenai sumber aliran kayu untuk mengidentifikasi sumber-sumber kayu, tingkat pengawasan, stakeholder dan kesenjangan yang memungkinkan kayu yang tidak diverifikasi masuk ke dalam rantai pasokan dikendalikan.

Source: FAO. 2014. Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) Proses di Tengah dan Afrika Barat: dari Teori ke Praktik. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Roma, Italia. 58pp. [Download PDF]

 

Persiapan untuk negosiasi

Tingkat keterlibatan dan pengertian dalam tahap pra perundingan berpengaruh pada proses dalam tahapan selanjutnya serta kualitas VPA secara keseluruhan. Jika pada tahap ini, VPA kemungkinan akan dilanjutkan, maka itu adalah untuk kepentingan pemerintah dan stakeholders lainnya untuk mempersiapkan negosiasi sebelum mereka mulai. Persiapan dapat mencakup:

  • Diskusi Stakeholders mengenai studi arus perdagangan kayu, dan penilaian mengenai sistem pelacakan kayu dan tingkat pembalakan liar
  • Melihat bagaimana mencocokkan VPA dengan undang-undang, sistem dan reformasi yang ada
  • Membentuk kelompok multipihak, yang anggotanya terdiri dari sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dan idealnya telah dipilih sendiri sebelumnya

Di sebagian besar negara, perpindahan dari pranegosiasi ke negosiasi ke negosiasi formal telah berjalan dengan cepat, mengurangi waktu dan ruang untuk keterlibatan stakeholders dan membangun konsensus. Ini berarti sangat penting bagi para stakeholders untuk mengorganisir diri ke dalam struktur perwakilan, mengidentifikasi prioritas dan mempersiapkan diri untuk bernegosiasi tentang isu-isu tertentu sedini mungkin. Jika Uni Eropa yakin bahwa negara bergerak menuju negosiasi VPA, maka Uni Eropa dapat mendorong pembuatan program dukungan untuk membantu stakeholder menciptakan platform dan memahami isu-isu sehingga pada saat negosiasi dimulai, mereka siap untuk berpartisipasi.

Kesiapan dalam negosiasi

Tahap pra-perundingan proses VPA berakhir ketika pemerintah negara pengekspor kayu memutuskan bahwa VPA tidak sesuai atau memutuskan untuk memulai negosiasi. Dalam kasus terakhir, keputusan biasanya diambil pada pertemuan nasional ketika seluruh stakeholder menegaskan dukungan mereka. Keputusan tersebut bentuk pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh wakil-wakil dari kelompok stakeholder.

Di banyak negara, keputusan untuk memulai negosiasi memerlukan persetujuan politik di negara tersebut. Misalnya, Thailand meminta mandat parlemen dan Malaysia meminta keputusan dari dewan negara.

Ketika pemerintah suatu negara pengekspor kayu memutuskan untuk melangkah menuju VPA, mereka kemudian menulis ke Uni Eropa untuk menguraikan alasan mengapa mereka ingin memulai negosiasi dan harapan yang ingin dicapai dengan VPA. Pemerintah nasional harus menunjukkan bahwa keputusan tersebut mengikuti dan mencerminkan hasil musyawarah di pemerintah dan dengan para stakeholders. Pemerintah juga harus mengidentifikasi tantangan yang menurut stakeholders nasional harus ditangani VPA.

Setelah Uni Eropa menerima jaminan mengenai keterlibatan suatu negara, kedua pihak mengumumkan niat mereka untuk memulai negosiasi VPA. Dalam beberapa kasus, permintaan resmi dari negara pengekspor kayu ke Uni Eropa untuk memulai negosiasi VPA tidak memberi kejelasan apakah diskusi dengan para stakeholders telah terjadi, atau mengidentifikasi tujuan dari VPA. Dalam kasus ini, Uni Eropa menyarankan dialog lebih lanjut didalam negeri dan refleksi dalam rangka mempersiapkan negosiasi.

Persiapan juga dapat menyebabkan penundaan

Persiapan yang tidak terbuka atau jika tidak melibatkan representasi stakeholders secara luas dapat mempersempit ruang partisipasi. Sebagai contoh, jika pemerintah menyuruh stakeholders untuk terlibat dan bukan membiarkan para stakeholders untuk menentukan sendiri, maka dapat menyebabkan ketegangan yang menciptakan masalah dalam mencapai konsensus dalam proses selanjutnya.

Dalam beberapa proses VPA, kelompok stakeholders merasa bahwa mereka tidak memiliki suara dan telah menyerukan tindakan untuk mengatasi masalah ini. Dalam beberapa kasus, ini telah menyebabkan interpretasi yang lebih luas dari stakeholders. Pada orang lain, itu telah menyebabkan stakeholder berjalan keluar.

Di satu negara, dalam pelatihan pemetaan untuk mengidentifikasi stakeholder yang berkepentingan dengan VPA, hanya stakeholders terkait dengan rantai pasokan yang nampak teridentifikasi sementara stakeholder potensial lainnya tidak teridentifikasi. Representasi yang luas menjadi masalah selama tahap negosiasi dan memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Penundaan bisa dihindari jika pemetaan stakeholders dalam tahap pra-perundingan telah mencakup stakeholder yang lebih luas lingkupnya.

Stakeholders juga dapat melakukan terlalu banyak persiapan. Di negara lain, sebelum masuk ke dalam negosiasi VPA, stakeholder telah memutuskan untuk mengembangkan konsensus multipihak mengenai standar legalitas berdasarkan pengalamannya dengan standar sertifikasi berbasis perusahaan. Ketika negosiasi dimulai, negara menceritakan mengenai hal-hal yang mereka anggap definisi legalitas yang hampir lengkap dengan EC.

Namun, Komisi Eropa merasa definisi tersebut tidak sepenuhnya mengatasi masalah dan tidak akan mengemukakan kejelasan dalam sistem jaminan legalitas kayu. Dalam hal ini, persiapan membangun pengalaman antara kelompok-kelompok stakeholders, tetapi menyebabkan beberapa penyesatan di awal proses VPA.

Informasi lebih lanjut

Tautan eksternal

Falconer, J. 2013. Overview of VPA processes: opportunities and challenges for projects to advance FLEGT. Presentation to FLEGT Project coordination meeting. 9 October 2013, Brussels. [Download PowerPoint presentation]

FAO. 2014. The Voluntary Partnership Agreement (VPA) Process in Central and West Africa: From Theory to Practice. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. 58pp. [Download PDF]



 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016