Print Friendly and PDF


Pemenuhan verifikasi

Sebelum negara mitra Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) dapat mengeluarkan lisensi FLEGT, mereka harus memastikan bahwa produk kayu tersebut legal. Artinya, mereka harus memeriksa apakah semua persyaratan yang dituliskan dalam definisi legal VPA telah dipenuhi oleh operator, suplier atau setiap orang yang dimaksud dalam target persyaratan legal. Pihak otoritas juga harus yakin bahwa kontrol rantai pasokan telah memastikan bahwa produk yang mendapatkan lisensi hanya berasal dari sumber legal.

VPA juga menerangkan bagaimana cara negara mitra menangani kasus yang bersangkutan dengan pelanggaran regulasi dan mendorong perbaikan serta tindakan pencegahannya.

Untuk memastikan VPA legal dan sah, dibutuhkan verifikasi untuk membuktikan bahwa produk kayu dan aktivitas yang berkaitan dengannya telah mengikuti peraturan yang ditetapkan dalam definisi legal VPA.

Bukti-bukti dikumpulkan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Informasi dan data dikumpulkan secara sistematis dan diverifikasi dengan langkah-langkah yang berbeda sepanjang rantai pasokan.

Prosedur untuk pendokumentasian dan pengarsipan bukti-bukti memungkinkan otoritas pemberi lisensi di negara mitra VPA untuk menelaah legalitas pengiriman sebelum mengeluarkan izin FLEGT.

Organisasi yang melakukan verifikasi legalitas bisa dilakukan oleh badan pemerintah, pelaku pasar, organisasi tangan pihak ketiga atau kombinasi dari ketiga kelompok ini. Peranan dan tanggung jawab dari semua kelompok yang terlibat dalam verifikasi harus didefinisikan dan didokumentasikan dengan jelas. Pada saat lisensi skema FLEGT dijalankan, auditor independen akan melakukan pemeriksaan dan laporan secara berkala mengenai implementasinya, yang didalamnya termasuk efektifitas dan perkiraan verifikasi dalam waktu dekat.

Di negara-negara Afrika yang telah menandatangani VPA sampai saat ini, badan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi. Beberapa negara melibatkan konsultan untuk melakukan verifikasi ini.

Di Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk perusahaan swasta independen yang disebut dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian Conformity Assessment Bodies (CABs) untuk memeriksa sektor swasta dan pemerintah telah memenuhi peraturan yang di tetapkan dalam definisi legalitas. Lembaga Penilaian Kesesuaian diakreditasi oleh Badan Penilaian Nasional Indonesia dan dioperasikan dibawah peraturan ISO/ICE 17065. Namun demikian, pengawasan keseluruhan dari fungsi perizinan sistem jaminan legalitas kayu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

Informasi lebih lanjut

Tautan eksternal

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 05: Legality assurance systems: requirements for verification. European Union. [Download PDF]



 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016