Print Friendly and PDF


Negara Stakeholder VPA

Di dalam proses Kesepakatan Kemitraan Sukarela/Voluntary Partnership Agreement (VPA), yang menjadi stakeholders nasional adalah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan kayu, pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat. Pandangan tentang VPA dan apa yang harus dicapai berbeda di dalam dan di antara kelompok-kelompok stakeholders (lihat box Perbedaan prioritas mempengaruhi pandangan stakeholder mengenai VPA').

Perbedaan aspirasi dapat mempengaruhi bagaimana para stakeholders melihat potensi VPA

Prioritas stakeholders berbeda baik diantara maupun di dalam pemerintah, sektor swasta dan kelompok masyarakat sipil. Kementerian Keuangan dan Kehutanan misalnya dapat saja tidak sependapat mengenai apa yang ditawarkan VPA. Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi keinginan dari anggota setiap kelompok:

Pemerintah

Sektor Swasta

Masyarakat Sipil

  • Menyadari nilai ekonomi dari sumberdaya hutan
  • Menghimpun kas negara
  • Menghilangkan penghasilan mendasar dari pembalakan liar
  • Mendukung dan/atau membiayai reformasi sektor kehutanan
  • Memperkuat tujuan manajemen hutan
  • Melegalisasi/memformalisasi sektor informal
  • Memperluas pasar domestik
  • Meningkatkan citra kredibilitas sektor pemerintah
  • Memajukan agenda reformasi sektor kehutanan
  • Mengamankan dan memperluas pasar
  • Mengamankan arena bisnis dengan mengurangi kompetisi yang tidak sehat dari pembalak liar
  • Memungkinkan operator kecil untuk berkompetisi dengan perusahaan besar
  • Memperjelas persyaratan dan prosedur pengendalian untuk mengurangi korupsi
  • Memangkas biaya
  • Meningkatkan efisiensi
  • Mengendalikan biaya yang diakibatkan oleh konflik dengan masyarakat
  • Menjadi resmi, secara banyak operator berskala kecil yang status hukumnya tidak jelas
  • Memastikan suara dan partisipasi
  • Memastikan atau memperkuat hak masyarakat
  • Memastikan dan memperkuat hak masyarakat adat
  • Memperkuat peraturan yang telah ada
  • Memperjelas hak pengguna dan tanggung jawab operator kepada masyarakat
  • Mengumpulkan dan membagikan kembali bayaran kehutanan kepada masyarakat
  • Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan (alokasi penggunaan lahan)
  • Memastikan akses informasi, kehutanan dan penggergajian , untuk memudahkan pemeriksaan sektor kehutanan

 

Pergeseran dinamika

Proses VPA harus membuka kesempatan bagi stakeholders untuk berpartisipasi dan menyuarakan keprihatinan mereka jika ingin menghasilkan kesepakatan yang kredibel yang dapat diimplementasikan secara nyata serta dapat menyeimbangkan kebutuhan stakeholder yang berbeda. Namun, para stakeholders bervariasi sehubungan dengan:

  • Seberapa baik mereka terorganisir
  • Seberapa baik mereka memahami VPA
  • Seberapa baik arus informasi di antara mereka
  • Keterlibatan atau keterwakilan mereka dalam kelompok secara keseluruhan
  • Kemudahan menjangkau mereka
  • Ketersediaan mereka untuk terlibat

Keinginan Pemerintah untuk terlibat dengan Stakeholders lain juga beragam

Beberapa stakeholders VPA juga pemegang hak. Mereka adalah orang yang hak-haknya dilindungi secara hukum yang dapat dipengaruhi VPA. Pemegang hak dapat mencakup anggota masyarakat hutan dan/atau masyarakat adat. Hak yang mereka pegang di bawah hukum nasional maupun internasional dapat juga mencakup hak untuk konsultasi atau hak untuk mendapatkan informasi bebas dan dengan persetujuan sebelumnya (Free Prior Inform Consent/FPIC).

Stakeholder pemerintah adalah mereka yang terlibat dalam penentuan kebijakan dan menegakkan undang-undang yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan hutan. Termasuk di dalamnya:

  • Otoritas nasional, provinsi dan lokal yang terlibat dalam kontrol dan penegakan hukum hutan
  • Petugas bea cukai
  • Perwakilan keuangan dan perpajakan
  • Petugas yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum lingkungan, kesehatan dan pekerja
  • Perwakilan Departemen Kehakiman
  • Perwakilan Perdagangan dan Industri
  • Perwakilan Kementerian Luar Negeri

Pemerintah beroperasi pada berbagai tingkatan dan memiliki keragaman kepentingan. Fokus pemerintah dalam proses VPA tidak selalu pada sektor kehutanan. Misalnya, Kementerian Keuangan dapat terlibat dengan proses VPA karena kekhawatiran tentang kerugian pendapatan dari sektor kayu. Lembaga penegak hukum memberikan dukungan karena VPA diharapkan dapat mengurangi tindakan kriminal. Namun, beberapa perwakilan pemerintah juga mungkin menentang VPA karena usaha penguatan sektor ini akan mengurangi basis kekuatan mereka atau memotong sumber pendapatan informal mereka.

Baca lebih lanjut di bagian Kupas VPA pada bagian stakeholder pemerintah nasional.

Stakeholders sektor swasta mencakup perusahaan dan individu yang keuntungan dari sektor kehutanan. Mereka termasuk:

  • Pemilik dan pemegang konsesi hutan atau judul, seperti pemegang ijin swasta, pemilik perkebunan, masyarakat dan rumah tangga
  • Perusahaan Processing
  • Perusahaan kayu transportasi dan pedagang
  • Pembeli / penjual / importir / eksportir kayu dan produk kayu
  • Sektor informal
  • Artisans, seperti pembuat mebel

Sektor swasta mencakup kelompok stakeholders yang luas dengan agenda, perspektif dan tingkat dukungan yang sangat berbeda untuk VPA.

Baca lebih lanjut di bagian Kupas VPA pada stakeholders sektor swasta nasional.

Stakeholder masyarakat sipil di dalamnya termasuk orang-orang yang tinggal di dan seputaran hutan di mana kehidupan mereka tergantung dengan hutan dan juga organisasi yang bekerja dengan isu hutan dan isu-isu yang lebih luas yang terkait dengannya, misalnya kemiskinan, hak masyarakat atau lingkungan. Stakeholder masyarakat sipil meliputi:

  • Masyarakat hutan atau orang-orang yang kehidupannya tergantung dengan hutan
  • Masyarakat adat
  • Otoritas tradisional
  • LSM yang bekerja pada isu terkait dengan hutan dan/atau HAM
  • Organisasi lingkungan
  • Serikat pekerja

Di beberapa negara VPA, masyarakat adat lebih memilih untuk membentuk kelompok mereka sendiri daripada bergabung platform masyarakat sipil yang lebih luas.

Baca lebih lanjut di bagian Kupas VPA dalam stakeholders masyarakat sipil nasional.

Beberapa stakeholders mungkin memiliki lebih dari satu kategori besar pemerintah, sektor swasta atau masyarakat sipil. Di dalamnya termasuk:

  • Masyarakat lokal dan produsen berbasis rumah tangga
  • Pekerja di sektor perkayuan, transportasi kayu atau perusahaan pengolahan kayu
  • Perwakilan adat atau wakil rakyat dari yang dipilih secara politik, termasuk otoritas tradisional, anggota parlemen, dan perwakilan lokal dan regional
  • Perwakilan Universitas atau peneliti yang terkait dengan sektor kehutanan dan perdagangan kayu

Sebagai contoh, para pekerja dapat mengungkapkan keluhan secara lebih terbuka di dalam forum masyarakat sipil daripada dalam pertemuan dengan pengusaha sektor swasta. Demikian pula, produsen berbasis rumah tangga mungkin lebih merasa ada hubungan dengan anggota masyarakat daripada dengan operator swasta skala besar.

Informasi lebih lanjut

Tautan eksternal

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide for Civil Society Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [Download PDF]




 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016