VPA dan tata kelola yang baik

Di sebagian besar negara pengekspor kayu, lemahnya tata kelola kehutanan adalah faktor kunci dari besaran dan kekerapan terjadinya pembalakan liar. Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) mempunyai potensi untuk memperbaiki sistem tata kelola hutan dengan cara mendorong kejelasan hukum, transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan serta dengan cara memperbaiki koordinasi dan akuntabilitas institusional.

Namun demikian, tidak ada standar naskah mengenai tata kelola di dalam VPA. Karena pembicaraan ini diserahkan kepada para stakeholder untuk memasukkan dalam perdebatan dan memutuskannya sesuai dengan prioritas mereka dan untuk memasukkan naskah yang mencerminkan kebutuhan mereka dalam VPA. Setiap kelompok stakeholders memiliki prioritas tata kelola yang berbeda.

Untuk pemerintah, persoalan yang paling penting mungkin persoalan penegakan hukum atau ekonomi yang berkelanjutan dari sektor kehutanan. Untuk stakeholders dari operator legal dan pihak swasta, prioritas mereka mungkin bagaimana cara mengeliminasi persaingan yang tidak adil akibat pembalakan liar dan pada saat bersamaan juga menekan biaya serendahnya. Untuk organisasi masyarakat sipil, hak masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah menjadi persoalan utama.

Partisipasi multistakeholder diintegrasikan dalam semua proses VPA memungkinkan setiap kelompok untuk menyuarakan pendapatnya dan bekerja dengan kelompok lain untuk menemukan solusi bersama terhadap tantangan tata kelola Proses partisipatif secara mendasar berbeda dengan cara sebagian besar pemerintah membuat kebijakan dan dapat mempercepat perubahan yang besar, yang memakan waktu untuk dibangun dan diimplementasikan.

Ciri-ciri yang membuat VPA spesial adalah bahwa reformasi tata kelola bukan di dorong dari luar negeri, tetapi diidentifikasi dan dibangun di dalam negeri. Uni Eropa dan negara pengekspor kayu kemudian menuliskan reformasi dalam VPA yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.