Print Friendly and PDF


Bagaimana VPA dapat meningkatkan akuntabilitas

Mengapa akuntabilitas penting

Agar dapat dipercaya, pemerintah, perusahaan dan individu harus melakukan apa yang telah mereka janjikan. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap untuk menjawab hasilnya. Akuntabilitas berkontribusi pada tata kelola hutan yang baik dalam beberapa cara:

  • Memberikan manfaat bagi kepentingan nasional dengan meningkatkan prosedur dan sistem untuk mengalokasikan sumber daya hutan dan mengumpulkan pajak dan pendapatan lainnya
  • Meningkatkan legitimasi lembaga negara
  • Memungkinkan masyarakat yang terkena dampak operasi penebangan untuk menyampaikan keluhan kepada perusahaan atau pihak berwenang
  • Membuat sektor lebih adil untuk perusahaan yang beroperasi secara legal dengan mengurangi peluang bagi pembalakan liar dan dengan mengidentifikasi serta menghukum kegiatan ilegal
  • Menerapkan checks and balances pada kekuasaan negara

Kurangnya akuntabilitas, sebaliknya, memungkinkan berkembangnya penebangan liar. Kurangnya akuntabilitas dapat mengurangi supremasi hukum dan dapat melemahkan negara jika orang kehilangan kepercayaan pada kemampuan lembaga untuk bekerja sebagaimana mestinya.

Bagaimana VPA dapat meningkatkan akuntabilitas

Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) membantu untuk memperjelas dan mendokumentasikan peran dan tanggung jawab stakeholders sektor kehutanan dan prosedur yang harus mereka ikuti. VPA meningkatkan legitimasi negara sehubungan dengan tanggung jawabnya terhadap hutan. VPA juga menyediakan sarana bagi stakeholders non-negara untuk memegang mereka yang berkuasa jika negara gagal dalam tugasnya.

Akuntabilitas tergantung pada aspek tata kelola yang baik, seperti transparansi, kejelasan dan kapasitas untuk memberi kepercayakan kepada penguasa. Setiap aspek saling memperkuat. Proses VPA berkontribusi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam beberapa cara:

Partisipasi. Pertama, proses VPA itu sendiri membutuhkan partisipasi stakeholder. Partisipasi memastikan tingkat keterbukaan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Proses konsultasi partisipatif menciptakan ruang bagi stakeholder untuk memahami peran masing-masing, hak dan tanggung jawab dan membangun kapasitas untuk menuntut pertanggungjawaban. Akuntabilitas tergantung, sebagian, pada kapasitas dan kemauan dari para stakeholder untuk berpartisipasi dalam negosiasi dan reformasi hukum. Lihat bagian dari Kupas VPA pada bagaimana VPA dapat meningkatkan partisipasi.

Penguatan kejelasan hukum dan penegakan hukum. Sistem jaminan legalitas kayu menetapkan apa yang harus dilakukan stakeholder sektor swasta untuk menunjukkan legalitas dalam perdagangan. Sistem ini mengumpulkan bukti untuk memverifikasi legalitas. Sistem ini juga memberi kejelasan peranan pemeriksa kepatuhan dan prosedur yang harus diikuti jika ditemukan pelanggaran. Audit independen dari sistem jaminan legalitas kayu lebih lanjut memeriksa apakah perusahaan dan instansi pemerintah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Kekokohan sistem jaminan legalitas kayu, oleh karena itu, memperkuat akuntabilitas semua sektor ini dan memungkinkan lembaga penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran hukum. Lihat bagian dari Kupas VPA pada bagaimana VPA dapat meningkatkan kejelasan legislatif dan kelembagaan.

Mekanisme pengaduan. VPA menetapkan mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan konflik. Misalnya, semua VPA membuat ketentuan bagi stakeholder untuk mengangkat permasalahan dengan komite implementasi bersama dengan cara menulis kepada Uni Eropa dan otoritas di negara mitra VPA. Komite implementasi bersama membahas masalah yang timbul dalam pertemuan. Beberapa VPA juga membuat referensi khusus untuk whistle-blower (orang yang mengungkapkan suatu kejadian yang ditutupi).

Output VPA lainnya

Naskah dan lampiran dari VPA dapat meningkatkan akuntabilitas dengan cara lain, misalnya dengan:

  • Meminta agar informasi dibuka untuk umum (lihat Bagaimana VPA dapat meningkatkan transparansi)
  • Memasukkan perjanjian pembagian keuntungan dalam naskah VPA
  • Menguraikan komitmen transparansi dan rencana reformasi hukum
  • Menerbitkan roadmap implementasi agar para stakeholders dapat melacak kemajuan perjanjian
  • Menyatakan bahwa keluhan tentang auditor independen dapat dilakukan kepada komite implementasi bersama
  • Membiarkan VPA untuk mengakui peran pemantau independen, biasanya organisasi masyarakat sipil

Baca lebih lanjut di bagian Kupas VPA pada pengamatan Independen

Contoh. Masyarakat Liberia menuntut kepercayaan pemerintah

Di bawah Reformasi Hukum Kehutanan Liberia tahun 2006, pemerintah harus memberikan masyarakat hutan 30% dari pajak sewa tanah yang dibayar perusahaan kayu yang menebang di tanah masyarakat.

Namun, antara 2008 dan 2014, masyarakat tidak menerima satu pun dari 47 juta dollar dari dana yang mereka hutang. Di masa lalu, masyarakat di Liberia telah berjuang susah payah untuk mencari ganti rugi dan menyampaikan keluhan mereka. Namun, karena VPA, kapasitas kelompok masyarakat untuk melobi pemerintah tumbuh. "Kami sekarang lebih percaya diri dari resolusi berkat VPA," Julie Weah, Direktur Yayasan Inisiatif Masyarakat.

Perwakilan masyarakat dari Union of Community Forest Development Committees (Persatuan Komite Pengembangan Hutan Kemasyarakatan) menggunakan pertemuan VPA untuk menuntut pembayaran. VPA juga mengharuskan pemerintah untuk mendengarkan karena kayu dari lahan masyarakat bisa dianggap ilegal menurut definisi legalitas VPA jika pembayaran tidak dilakukan. Pada tahun 2014, pemerintah sepakat untuk mengucurkan uang hutang pemerintah kepada masyarakat.

Informasi lebih lanjut

Tautan eksternal

Bollen, A. and Ozinga, S. 2013. Improving Forest Governance. A Comparison of FLEGT VPAs and Their Impact. FERN. 50pp. [Download PDF]

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide For Civil Society Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [Download PDF]

Faure, N. and Lesniewska, F. 2012. Implementing VPAs: Outlining Approaches for Civil Society's Participation in VPA-related Law Reforms. Ghana Regional Workshop: Experiences from the FLEGT/VPA process in West and Central African countries. ClientEarth. [Download PDF]



 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016