Print Friendly and PDF



Dinamika dalam proses-proses VPA

Proses Kesepaktan Kemitraan Sukarela (VPA) terdiri dari beberapa proses yang saling tumpang tindih dan terinteraksi. Proses-proses ini menggambarkan politik dan dinamika lain didalam Uni Eropa (UE), didalam negara mitra pengekspor kayu dan didalam perundingan-perundingan.

Proses VPA, oleh karena itu, kompleks, serta berpotensi panjang dan rawan pergeseran relasi kekuasaan, seperti halnya dalam pemilihan umum nasional. Tidak ada individu atau lembaga yang mengontrol proses VPA. Sebaliknya, proses VPA didorong oleh kemitraan karena stakeholders duduk bersama-sama untuk mengidentifikasi solusi bagi permasalahan. Struktur formal dan informal mendukung proses ini.

Sudut Pandang. John Hudson dalam apa yang menarik dari VPA?

“Salah satu hal yang paling menarik bagi saya adalah VPA bukan pemerintah; bukan aktivis LSM, bukan juga sektor swasta. Ini adalah gabungan dari ketiganya yang secara bersama-sama membuat persoalan bersama, dan saya pikir, keberhasilan yang terjadi sejauh ini merupakan bagian dari konsekuensi kerjasama dari berbagai kelompok yang bekerja bersama. Dan mereka tidak duduk bersama secara alami. Proses ini memakan waktu. Dan tentu saja masih ada ketegangan, motif yang beragam, namun ada penghargaan yang jauh lebih besar terhadap kepentingan bersama daripada sebelumnya.”

John Hudson, mantan Penasehat Senior Kehutanan pada Department untuk Pembangunan International, Inggris / sumber: EU FLEGT Facility interview 2014.

Dinamika-dinamika VPA dalam negara pengekspor kayu

Dinamika-dinamika yang mempengaruhi proses VPA dalam negara pengekspor kayu merefleksikan konteks politik, prioritas stakeholders dan hubungan didalam dan diantara kelompok stakeholders.

Hubungan didalam dan diantara kelompok stakeholders

Perbedaan dalam prioritas diantara kelompok stakeholders mempengaruhi persepsi dalam VPA dan menentukan keinginan sebuah negara masuk dalam perundingan-perundingan (lihat di dalam kotak *Perbedaan Aspirasi yang berakibat pada bagaimana para stakeholders memandang potensi VPA). Sebagai contoh:

  • Pemerintah melihat VPA sebagai alat untuk mendukung penegakan hukum, menaikkan pendapatan pajak dari sektor kehutanan atau memastikan keberlanjutan hutan.
  • Pengekspor kayu melihat VPA sebagai alat untuk memperluas pasarnya, atau memperkecil persaingan yang tidak adil dari kayu ilegal yang murah.
  • LSM melihat VPA sebagai alat untuk mencapai reformasi tata kelola atau tujuan lingkungan.

Perbedaan prioritas dapat mempersulit para stakeholders dalam menemukan kesamaan pijakan, paling tidak diawalnya. Sejarah hubungan yang lemah dan tidak seimbang diantara kelompok, khususnya antara masyarakat sipil dengan pemerintah dan pihak swasta, dapat menghalangi perkembangan lebih jauh. Namun demikan, dalam sebagian kasus, proses-proses VPA telah mengembalikan keseimbangan dinamika kekuasaan dan menumbuhkan kebiasaan dari keterlibatan yang konstruktif diantara kelompok stakeholders.

Kunci tantangan dari setiap kelompok stakeholders adalah untuk membuat kelompok lain mengerti perspektif mereka tanpa menunjukkan ancaman. Dengan saling mengerti perspektif satu sama lain akan memudahkan para stakeholders untuk mengidentifikasikan cara untuk berkompromi dan membuat perubahan yang menguntungkan semua pihak. Kegigihan, dialog keterbukaan dan keinginan untuk berkompromi adalah kuncinya.

Prioritas juga dapat bervariasi didalam kelompok stakeholders. Didalam sektor swasta misalnya, perusahaan kecil mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan perusahaan besar. Diantara masyarakat sipil, ada yang fokus pada topik tertentu yang dapat di pengaruhi oleh VPA misalnya HAM, kemiskinan, keragaman hayati, namun tidak dengan yang lain.

Perundingan nasional, baik di dalam maupun diantara kelompok stakeholders, menentukan posisi negara dalam perundingan bilateral VPA dengan Uni Eropa. Para stakeholders mengidentifikasi kepentingan bersama dan meraih kesepakatan mengenai apa yang ingin mereka capai dari VPA melalui proses-proses nasional ini.

Perbedaan aspirasi dapat berpengaruh pada bagaimana para stakeholders memandang potensi VPA

Prioritas para stakeholders berbeda, baik diantara maupun didalam kelompok pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Misalnya saja, Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat saling tidak sejalan dalam hal apa yang bisa ditawarkan VPA. Berikut beberapa hal yang dapat mengaspirasi setiap grup secara luas:

Pemerintah

Sektor swasta

Masyarakat sipil

  • Menyadari nilai ekonomi secara utuh dari sumberdaya hutan
  • Menaikkan dana-dana kas nasional
  • Hilangnya pendapatan dikarenakan pembalakan liar
  • Dukungan dan/atau pembiayaan reformasi sektor kehutanan
  • Menguatkan kembali tujuan managemen hutan
  • Memformalisasi/melegalkan sektor informal
  • Melebarkan pasar domestik
  • Meningkatkan image negara dan kredibilitas sektor
  • Memajukan agenda reformasi kehutanan
  • Mengamankan dan perluasan pasar
  • Meningkatkan arena berbisnis dengan cara mengurangi kompetisi yang tidak adil dari pembalakan liar
  • Memungkinkan perusahaan berskala kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar
  • Memperjelas persyaratan-persyaratan dan prosedur pengawasan untuk mengurangi korupsi
  • Mengurangi biaya-biaya
  • Meningkatkan efisiensi
  • Menjaga biaya –biaya yang disebabkan oleh konflik dengan masyarakat
  • Menjadi legal, secara banyak operator berskala kecil yang status hukumnya tidak jelas
  • Memastikan suara dan partisipasi
  • Menjelaskan dan/atau memperkuat hak-hak masyarakat
  • Memperjelas dan/atau memperkuat hak-hak dari masyarakat adat
  • Memperkuat peraturan yang ada
  • Memperjelas hak pemakai dan tanggung jawab operator terhadap masyarakat
  • Mengumpulkan dan membagikan kembali biaya biaya terkait kehutanan kepada masyarakat
  • Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan (alokasi penggunaan lahan)
  • Memastikan akses terhadap informasi, kehutanan dan penggergajian untuk pengawasan sektor

Dinamika Pergeseran

Dinamika dari proses VPA dapat bergeser pada saat perundingan bilateral berakhir dan negara pengekspor kayu mulai membangun dan mengimplementasikan sistem yang telah disepakati. VPA mempunyai implikasi yang signifikan terhadap sektor swasta. Artinya, keterlibatan dengan sektor swasta cenderung menjadi lebih dalam.

Namun demikian, tantangan-tantangan baru cenderung muncul selama pelaksanaan. Kemungkinan terjadi hilangnya momentum atau partisipasi beragam pihak stakeholders melemah. Sejauh ini, dalam beberapa proses VPA, misalnya, LSM telah mengeluarkan banyak energi dalam tahap-tahap negosiasi. Tingkat energi biasanya turun bersamaan dengan proses implementasi VPA. Pengalaman menunjukkan, bahwa, bagaimanapun, kemajuan tersebut lebih cepat ketika semua stakeholders membagi tanggung jawab dalam pengimplementasian VPA.

Sementara itu, pemerintah-pemerintah biasanya fokus pada aspek perdagangan VPA daripada persoalan penyebab tata kelola. Mereka cenderung melihat implementasi VPA sebagai proyek pembangunan daripada proses politik yang berjalan. Kompleksnya VPA dan tantangan dalam implementasi sistem VPA dapat menciptakan jarak terhadap kegiatan yang efektif. Proses implementasi juga dapat terganggu jika stakeholders melihat VPA sebagai sebuah solusi terhadap segala persoalan.

Resiko lain terhadap implementasi adalah adanya kemungkinan pemerintah negara mitra mengalihkan perhatiannya ke inisiatif yang lain, seperti misalnya REDD+ atau agenda reformasi legal yang mempunyai potensi terhadap ketersediaan dana luar yang besar dan /atau menangkap dialog politik.

Untuk melewati tantangan-tangan ini, pemerintah dapat:

  • Membuat penyesuaian terhadap mekanisme konsultasi yang digunakan dalam tahapan-tahapan perundingan proses VPA oleh para stakeholders guna menggabungkan kebutuhan spesifik dalam tahap pengimplementasian
  • Membangun dan mendefinisikan kembali peran dan tanggung jawab kelompok stakeholders
  • Libatkan setiap kelompok untuk aspek-aspek spesifik dalam pengimplementasian
  • Memastikan koordinasi aktifitas antar badan-badan pemerintahan
  • Ambil pendekatan yang seimbang untuk mengimplementasikan lampiran-lampiran VPA, daripada memprioritaskan aspek teknik reformasi tata kelola
  • Komunikasikan kemajuan secara efektif ke semua pihak yang berkepentingan

Pengaruh Internasional dalam proses dan dinamika nasional

Faktor internasional dapat mempengaruhi proses VPA di negara pengekspor kayu. Faktor-faktor tersebut termasuk di dalamnya:

  • Mengubah permintaan konsumen terhadap kayu dan produk produk kayu.
  • Tren pasar internasional, seperti meningkatkan permintaan dari pasar non UE, misalnya China, India dan Nigeria
  • Menekan negara-negara untuk melindungi hutan-hutan sebagai bagian dari usaha global membatasi perubahan iklim
  • Laporan dari organisasi advokasi mengenai akibat pembalakan liar terhadap sosial dan lingkungan

Dinamika-dinamika VPA dalam Uni Eropa

Rencana aksi FLEGT 2003 adalah bentuk dari respon Uni Eropa terhadap meningkatnya kekhawatiran mengenai akibat buruk dari pembalakan liar.

Tekanan untuk bertindak datang dari pihak-pihak yang berkepentingan di Uni Eropa, termasuk diantaranya LSM, sektor swasta dan beberapa negara anggota Uni Eropa. Tekanan juga datang dari dialog politik dalam pertemuan G8 dan didalan pertemuan regional di Asia dan Afrika diakhir tahun 90an dan diawal tahun 2000an.

Musyawarah stakeholders di Uni Eropa, dikombinasikan dengan dialog-dialog politik, telah menghasilkan Rencana Aksi FLEGT UE.

Dalam Rencana Aksi FLEGT UE, negara-negara anggota Uni Eropa dan Uni Eropa mengembangkan kerangka kerja untuk negosiasi bilateral dengan negara-negara pengekspor kayu. Stakeholders Uni Eropa menyatakan harapan mereka terkait dengan VPA dalam diskusi di negara-negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa. Diskusi ini memberitahukan Peraturan FLEGT UE 2005 dan instruksi dari Dewan Uni Eropa untuk Komisi Eropa mengenai pengembangan VPA.

Sesi briefing, kunjungan pemangku kepentingan dan lobi di Parlemen Uni Eropa selanjutnya memuat harapan stakeholders Uni Eropa ke dalam proses VPA. Misalnya, sesi pengarahan memungkinkan stakeholders Uni Eropa untuk mengartikulasikan keprihatinan dan harapan mereka selama negosiasi awal VPA, terutama negosiasi dengan Kamerun, Ghana, Indonesia dan Malaysia.

Selama negosiasi VPA, Komisi Eropa selalu menginformasikan kemajuan-kemajuan kepada stakeholders UE dan mengajak negara-negara anggota Uni Eropa untuk bergabung dengan tim perundingan Uni Eropa. Dinamika bergeser ketika negosiasi VPA berakhir dan tahap implementasi dimulai. Ketika ini terjadi, Komisi Eropa di Brussels memberikan tanggung jawab VPA kepada delegasi Uni Eropa di negara mitra.

Sementara negara mitra VPA menjalankan implementasi, Uni Eropa dan/atau negara-negara anggota Uni Eropa dapat memberikan dukungan kepada negara mitra untuk meng-upgrade sistem dan melakukan reformasi. Uni Eropa dapat mendorong negara-negara mitra untuk menghubungkan VPA guna memperluas agenda politik dan pembangunan serta untuk memastikan kelanjutan partisipasi para stakeholders dalam tahap implementasi.

Sepanjang proses VPA, Komisi Eropa dibawah pengawasan dari pihak Uni Eropa, termasuk lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta dan Parlemen Eropa.

Informasi lebih lanjut




 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016