Print Friendly and PDF


Bagaimana VPA mendorong tata kelola hutan yang baik

Tata kelola kehutanan meliputi proses pengambilan keputusan dan institusi lokal, nasional, regional dan tingkat global, seperti:

  • Siapa yang memutuskan tentang kehutanan
  • Bagaimana mereka mengambil keputusan
  • Bagaimana mereka mengimplementasi dan menjalankan kebijakan, hukum dan peraturan
  • Bagaimana menjadikannya akuntabel

Tata kelola hutan penting karena hutan sumber penerimaan negara yang vital. Tata kelola hutan juga penting bagi masyarakat lokal karena berpengaruh langsung pada mata pencaharian mereka. Tata kelola hutan juga penting untuk masyarakat regional dan internasional karena peran hutan dalam penyerapan karbon dan siklus air. Namun, banyak negara yang mengelola hutan terutama sebagai sumber daya negara sehingga negara dapat memberikan hak pengelolaan dan eksploitasi kepada swasta.

Keputusan tentang penggunaan dan/atau kepemilikan hutan sering tidak transparan. Orang- orang belum mencapai persetujuan tentang siapa yang harus menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari hutan. Pemberian hak pengelolaan kepada swasta dari pemerintah inilah yang dapat menyebabkan konflik atas sumber daya hutan.

Tata kelola yang lemah di sektor kehutanan suatu negara dapat:

  • Menguntungkan grup tertentu atau kelompok yang kuat secara tidak adil
  • Membahayakan kelompok lemah atau kelompok marginal
  • Merusak sumber daya alam karena pengelolaan yang tidak berkelanjutan dan berpikir jangka panjang

Tata kelola hutan yang lemah memungkinkan ilegalitas untuk bertahan, yang dapat menghambat upaya nasional dalam mengelola hutan untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebaliknya, ketika tata kelola hutan baik, transparansi, akuntabel, partisipasi dan ciri-ciri lainnya (lihat box 'Apa yang membuat tata kelola menjadi baik?') mendukung dan memperkuat satu sama lain. Tata kelola yang baik menjadi dasar legalitas dalam sektor kehutanan suatu negara. Menyadari ini, Rencana Aksi Penegakan Hukum, tata kelola dan perdagangan sektor Kehutanan (FLEGT) melihat Kesepakatan Kemitraan Sukarela (VPA) sebagai alat untuk memperbaiki tata kelola hutan. Di antara keuntungan lainnya, VPA sampai saat ini sepakat untuk:

  • Terbukti sebagai proses pengambilan keputusan yang paling partisipatif yang pernah terjadi di sektor kehutanan negara mitra
  • Termasuk komitmen transparansi utama
  • Menyediakan kejelasan hukum dan kelembagaan yang sangat dibutuhkan yang mendukung legalitas, penegakan hukum dan akuntabilitas
  • Memperkuat kapasitas pemerintah nasional dan stakeholders untuk memusyawarahkan dan mengembangkan solusi bersama untuk pembalakan liar

Keuntungan berasal dari komitmen para pihak dalam naskah dan lampiran VPA, serta melalui proses VPA. Sebuah analisis yang dilakukan oleh David Booth dan Sue Unsworth mengenai apa yang berfungsi dalam kerja sama pembangunan, menunjukkan bahwa VPA telah mencapai keuntungan tata kelola karena memiliki:

  • Pendekatan berulang untuk pemecahan masalah
  • Berinvestasi dalam membangun hubungan
  • Berupaya untuk menengahi kepentingan bersama
  • Sebuah komitmen jangka panjang
  • Kepemimpinan lokal dalam menangani isu-isu lokal lokal
  • Kepemimpinan oleh orang-orang yang memahami konteks politik di mana mereka beroperasi

Apa yang membuat VPA terutama inovatif jika dihubungkan dengan reformasi tata kelola adalah bahwa mereka menghindari tekanan eksternal pada negara untuk meningkatkan tata kelola. Sebaliknya, stakeholders nasional dan pemerintah, melalui proses partisipatif, memutuskan tantangan tata kelola yang akan dijawab dan standard yang akan dicapai.

Bagian-bagian terkait mengupas VPA menjelaskan secara rinci bagaimana VPA dapat meningkatkan berbagai aspek tata kelola hutan:

Bagaimana VPA dapat meningkatkan transparansi

Bagaimana VPA dapat meningkatkan partisipasi

Bagaimana VPA dapat meningkatkan kejelasan legislatif dan kelembagaan

Bagaimana VPA dapat meningkatkan akuntabilitas

Bagaimana VPA dapat memperkuat kapasitas

Apa yang membuat tata kelola menjadi baik?

Koordinasi. Departemen pemerintahan berkomunikasi dan berkoordinasi untuk berbagi informasi, menginformasikan satu sama lain dan dengan demikian meningkatkan penegakan hukum secara keseluruhan dalam sektor ini.

Akuntabilitas. Masyarakat ikut mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab institusional jelas dan dapat diartikulasikan. Sistem tersebut diawasi oleh pemeriksa independen. Pemerintah menangani persoalan masyarakat sipil dan orang-orang yang mempunyai keluhan agar mempunyai akses terhadap perbaikan dan penanganan.

Kapasitas. Stakeholders memiliki waktu, uang, keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk membuat dan melaksanakan keputusan. Kemampuan untuk menjalankan sistem yang dapat berkontribusi terhadap pengelolaan sektor kehutanan baik juga telah ada.

Kejelasan. Letak keberadaan legislatif, peranan dan tanggung jawab institusional adalah jelas untuk semua stakeholders.

Kredibilitas. Sistem memiliki dukungan yang luas dari para stakeholders dan terbuka untuk pemantauan dan pelaporan independen.

Transparansi. Pemerintah dan perusahaan membuat informasi yang dapat diakses oleh publik, serta proses pengambilan keputusan yang terbuka dan inklusif.

Partisipasi. Perwakilan stakeholders dapat mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.

Penegakan hukum. Pelanggaran ditangani secara transparan.

Keadilan. Kebijakan dan hukum memperlakukan para stakeholders secara adil dan mencakup langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat miskin. Menghormati hukum tidaklah merugikan.

Bebas, peringatan masyarakat sipil. Warga dan media mendapat informasi, sadar dan bebas untuk mempertanyakan pemerintah dan perusahaan tanpa takut akan adanya tekanan.

 

Bagaimana proses VPA dapat menangani tantangan tata kelola

Bahkan sebelum VPA beroperasi secara penuh dan lisensi FLEGT belum ada, proses VPA dapat mendorong tata kelola yang lebih baik dengan cara mengungkapkan praktek-praktek yang kurang baik. Di bawah ini adalah dua contohnya.

Ghana. Cara yang biasa dilakukan para penebang untuk mendapatkan kontrak pemanfaatan kayu adalah melalui proses penawaran yang kompetitif dan transparan. Parlemen harus meratifikasi pemberian alokasi. Namun demikian, ada satu hukum di Ghana yang memberikan keleluasaan kepada Komisi Kehutanan Ghana untuk memberikan izin khusus secara tertutup. Dalam proses pendefinisian kayu legal pada VPA, organisasi sipil Ghana menolak untuk memasukkan cara kementerian mengalokasi kayu seperti itu sebagai mekanisme legal. Organisasi masyarakat sipil merasa bahwa izin khusus tidaklah konsisten dengan penawaran kompetitif, dan dengan demikian mengacaukan sistem tata kelola.

Setelah para pihak setuju dengan VPA, kementerian melanjutkan untuk mengeluarkan izin khusus. Pada tahun 2013, organisasi masyarakat sipil menulis kepada komite pelaksanaan bersama, JMRM, mengungkapkan keprihatinan mereka. Uni Eropa kemudian mengangkat masalah ini kepada pemerintah Ghana, yang kemudian menyatakan bahwa pemberian izin khusus sebagai tindakan tidak ilegal. Kemudian Uni Eropa mengindikasikan bahwa semua kayu yang diproduksi oleh perusahaan dengan izin khusus tersebut tidak dapat diberikan lisensi FLEGT, karena di dalam lampiran VPA tidak mencantumkan adanya jenis izin khusus tersebut. Pembicaraan kemudian terjadi antara kementerian dan perwakilan organisasi sipil yang akhirnya menghasilkan keputusan bahwa kementerian setuju, pada tahun 2013, untuk tidak lagi mengeluarkan izin khusus.

Indonesia. Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK) terdiri dari 60 organisasi dan 300 anggota perorangan. Jaringan ini bertindak sebagai observer independen di dalam VPA dengan memantau sistem jaminan legalitas kayu (SVLK) dan melaporkan kejahatan kehutanan.

Pada tahun 2014, JPIK mempublikasikan laporan yang menemukan permasalahan dengan:

  • Penelusuran asal usul bahan mentah
  • Pemberian izin
  • Konflik menyangkut batas-batas dan kepemilikan
  • Verifikasi legalitas kayu yang diproduksi dengan cara pengalihan lahan hutan primer ke penggunaan yang lain
  • Lemahnya penegakan SVLK dan tidak adanya sanksi untuk pelanggar oleh pemegang izin

JPIK mencatat bahwa telah ada upaya untuk menyelidiki beberapa perusahaan SVLK-bersertifikat yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi atau diketahui telah menerima kayu ilegal. JPIK mengatakan prosedur pemberian perizinan harus dimasukkan dalam standar legalitas untuk mencegah penerbitan sertifikat untuk pemegang izin bermasalah. JPIK juga menyerukan transparansi data dan informasi dalam pelaksanaan SVLK, serta perbaikan dalam pengajuan dan penyelesaian keluhan dari para stakeholders.

Revisi SVLK 2014 telah memasukkan beberapa saran JPIK ini. Rencana Aksi Indonesia-Uni Eropa pada Kemajuan VPA, yang disepakati oleh para pihak VPA pada bulan Januari 2015, juga memasukkan beberapa saran.

Informasi lebih lanjut

Tautan eksternal

Bodegom, A.J. et al. 2008.FLEGT beyond T: Exploring the meaning of governance concepts for the FLEGT process. Wageningen University. Netherlands. [Download PDF]

Booth, D. and Unsworth, S. 2014. Politically smart, locally led development. Overseas Development Institute. London, United Kingdom. [Download PDF]

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide for Civil Society Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [Download PDF]

Jeffree, M. 2014. FLEGT forest power to the people. Timber Trades Journal Online October 2014: 48–49.

JPIK. 2014. JPIK calls the government of Indonesia to improve the timber legality assurance system (SVLK). Press release. 24 November 2014. [Read online]

Meridian, A. et al. 2014. SVLK in the Eyes of the Monitor. Independent Monitoring and a Review of the Implementation of the Timber Legality Verification System 2011–2013. JPIK (Indonesia Independent Forestry Monitoring Network). [Download PDF]



 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016