Print Friendly and PDF


Tahap pelaksanaan proses VPA

Pada tahap implementasi, para pihak meningkatkan dan/atau mengembangkan sistem, institusi, kapasitas, kerangka kerja legislatif dan reformasi tata kelola yang disepakati dalam Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA). Termasuk didalamnya reformasi sistem jaminan legalitas kayu dan reformasi tata kelola yang lebih luas.

Tujuan dari tahap implementasi diperuntukkan agar:

  • Negara mitra melaksanakan komitmen reformasi tata kelola
  • Sistem jaminan legalitas kayu dibuat operasional
  • Negara mitra mengekspor kayu berlisensi FLEGT ke Uni Eropa
  • Konsekuensi dari kesepakatan akan dipantau dan dievaluasi
  • Stakeholder menjalankan implementasi yang sedang berlangsung
  • Produk berlisensi FLEGT mencapai visibilitas pasar yang tinggi

Setiap VPA menetapkan jadwal untuk melaksanakan perjanjian tersebut, termasuk reformasi tatakelola dan mengembangkan sistem jaminan legalitas kayu menjelang lisensi FLEGT. Kebanyakan VPA memasukkan jadwal dalam lampiran pada jadwal pelaksanaan.

Urutan dan waktu kegiatan dalam tahap implementasi bersifat spesifik untuk setiap negara mitra VPA dan dapat tumpang tindih dengan proses ratifikasi. Beberapa kegiatan pelaksanaan bahkan mungkin dimulai sebelum negosiasi berakhir. Lainnya, seperti reformasi yang sedang berlangsung, berlanjut terus setelah lisensi FLEGT dimulai. Partisipasi stakeholder adalah fitur kunci dari tahap pelaksanaan pada proses VPA.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan biasanya bertindak sebagai badan yang memimpin administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di negara mitra VPA.

Sementara itu, sebuah komite implementasi bersama dari Uni Eropa dan perwakilan negara mitra VPA mengawasi pelaksanaan, memonitor kemajuan, menangani keluhan dan mengatasi tantangan baru yang muncul.

Beberapa proses VPA telah menciptakan sebuah komite interim untuk implementasi bersama guna menjembatani kesenjangan antara akhir negosiasi dan ratifikasi VPA oleh kedua belah pihak.

 

Kegiatan Utama

Kegiatan utama dalam tahap implementasi adalah:

Menyiapkan struktur. Termasuk di dalamnya struktur nasional dan bilateral seperti yang dijelaskan dalam naskah VPA dan lampirannya, dan struktur-struktur lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan VPA. Struktur tersebut biasanya termasuk badan multipihak nasional, lembaga pelaksana dan komite implementasi bersama.

Lebih lanjut mengenai struktur ini baca dalam bagian Kupas VPA mengenai Struktur-struktur VPA.

Pengembangan sistem. Negara-negara mitra perlu memperbaiki sistem yang ada dan kemungkinan mengembangkan sistem yang baru jika semua elemen dari sistem jaminan legalitas kayu, seperti yang dijelaskan dalam VPA, belum bersifat operasional. Semua negara pengekspor kayu yang telah menandatangani VPA sampai saat ini harus memperbaiki sistem yang ada sebelum pindah ke lisensi FLEGT. Sebagai bagian dari sistem jaminan legalitas kayu, negara mitra, berkonsultasi dengan Uni Eropa kemudian juga menunjuk auditor independen, yang kerangka acuannya membentuk lampiran untuk VPA (Lihat audit independen). Kegiatan lain untuk mengoperasionalkan sistem jaminan legalitas kayu bisa termasuk:

  • Mengembangkan prosedur dan memperkuat sistem untuk memastikan kayu legal
  • Penguatan kapasitas penelusuran sepanjang rantai pasokan
  • Mensahkan undang-undang pendukung
  • Penguatan kapasitas manusia, teknis dan kelembagaan yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem VPA

Menciptakan mekanisme keterbukaan informasi publik. Negara mitra VPA akan membentuk mekanisme untuk berbagi informasi dengan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran VPA pada bagian keterbukaan informasi publik.

Evaluasi bersama independen dari sistem jaminan legalitas kayu. Sebelum negara mitra VPA selesai mengembangkan sistem jaminan legalitas kayu dan lisensi FLEGT dapat dimulai, para pihak melakukan evaluasi bersama untuk memastikan bahwa sistem jaminan legalitas kayu memenuhi persyaratan yang disepakati dalam VPA.

Untuk mencapai hal ini, komite implementasi bersama komisi ahli independen yang mengevaluasi sistem jaminan legalitas kayu terhadap kriteria yang diberikan dalam lampiran VPA. Evaluasi ini biasanya bukan sesuatu yang dilakukan hanya sekali. Hingga saat ini, evaluasi dalam VPA telah terjadi secara bertahap untuk mengidentifikasi tindakan yang diperlukan sebelum lisensi FLEGT dapat dimulai dan untuk memperbaiki desain akhir dari sistem jaminan legalitas kayu.

Evaluator melaporkan kepada komite implementasi bersama, yang memutuskan apakah sistem jaminan legalitas kayu berfungsi sebagaimana dimaksud. Jika sistem berfungsi sebagaimana mestinya, panitia implementasi bersama merekomendasikan bahwa lisensi FLEGT dapat dimulai.

Keputusan untuk memulai lisensi FLEGT memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Masing-masing pihak mengikuti proses sendiri-sendiri untuk kemudian secara resmi menyetujui rekomendasi yang memungkinkan dimulainya lisensi FLEGT, dan memastikan tindakan yang diperlukan untuk menegakkan skema lisensi FLEGT. Proses ini melibatkan:

  • Menerbitkan lisensi FLEGT
  • Membangun saluran komunikasi antara otoritas mitra-negara dan Uni Eropa
  • Mengubah Peraturan FLEGT, yang memberikan kewenangan bagi Uni Eropa untuk memverifikasi lisensi FLEGT pada kayu-kayu yang memasuki pasar Uni Eropa

Untuk saat ini, hanya VPA dari Ghana dan Indonesia yang telah mencapai tahap evaluasi bersama dari sistem jaminan legalitas kayu. Dalam kasus Indonesia, temuan dan rekomendasi dari evaluasi bersama telah membawa Uni Eropa dan Indonesia mengembangkan dan secara teratur memperbarui rencana aksi untuk implementasi VPA yang memetakan jalan menuju lisensi FLEGT. Rencana aksi bersama tersebut telah disebarkan secara luas (lihat link di bawah).

Ekspor kayu berlisensi FLEGT dan kontrol perbatasan Uni Eropa. Ketika para pihak puas melihat sistem jaminan legalitas kayu berfungsi seperti yang disyaratkan oleh VPA, negara mitra dapat mulai menerbitkan izin FLEGT untuk kayu dan produk kayu legal dari jenis yang tercantum dalam lampiran VPA pada lingkup produk. Pihak pabean di negara-negara anggota Uni Eropa kemudian dapat memverifikasi produk berlisensi FLEGT di perbatasan mereka dan mengizinkannya untuk memasuki pasar Uni Eropa.

Lihat bagian mengupas VPA Perdagangan dalam produk berlisensi FLEGT.

Reformasi yang lebih luas. Sampai saat ini, VPA juga mengidentifikasi perlunya reformasi yang lebih luas di negara-negara mitra dalam melaksanakan reformasi hukum dan tata kelola bahkan lebih dari yang disyaratkan guna mengembangkan sistem jaminan legalitas kayu.

Lihat bagian dari Kupas VPA pada reformasi hukum yang dihasilkan dari proses VPA.

Pemantauan dampak. Semua VPA mewajibkan para pihak untuk mengembangkan kerangka kerja pemantauan dampak. Oleh karena itu komite implementasi bersama memastikan ketersediaan kerangka kerja untuk memantau dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari VPA dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi efek yang tidak diinginkan. Hal-hal yang akan dipantau mungkin juga termasuk efektivitas kelembagaan, arus perdagangan dan dinamika pasar, pembalakan liar, kondisi hutan, mata pencaharian dan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi.

Lihat bagian dari Kupas VPA pada pemantauan VPA.

Meningkatkan kesadaran. Para pihak dan stakeholders lainnya didalam VPA juga terlibat dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai VPA dan meningkatkan visibilitas pasar untuk kayu berlisensi FLEGT. Termasuk kegiatan yang telah digariskan dalam strategi komunikasi.

Lihat bagian Kupas VPA dalam Proses Komunikasi dalam VPA.

Tantangan implementasi VPA

Setelah periode negosiasi yang intensif nasional dan bilateral, dalam tahap implementasi tindakan bergeser ke proses nasional guna meratifikasi VPA sekaligus menerapkan sistem dan reformasi yang diperlukan. Pergeseran fokus mungkin melibatkan stakeholders yang berbeda.

Hal penting bagi pemerintah negara mitra untuk mengamankan sumber daya untuk implementasi dan mempertahankan partisipasi multistakeholder. Yang lebih penting lagi, perpindahan ke implementasi mungkin memerlukan perubahan yang signifikan terhadap praktik umum. Pemerintah mungkin menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan tindakan untuk melaksanakan aspek teknis dan tata kelola perjanjian.

Sampai saat ini, pengalaman menunjukkan bahwa momentum VPA sering turun dalam pergeseran dari tahap negosiasi ke implementasi. Momentum dapat dipertahankan jika Uni Eropa dan negara mitra VPA membuat struktur sementara, seperti `pra-komite pelaksanaan bersama' atau panitia persiapan 'bersama' untuk bekerja pada periode antara akhir negosiasi dan ratifikasi dari VPA. Komite tersebut juga membantu delegasi Uni Eropa di negara yang bersangkutan pada saat mereka mengambil alih dari EC sebagai pemimpin Uni Eropa dalam proses VPA, setelah negosiasi berakhir, dan para pihak menandatangani perjanjian.

Tantangan baru mungkin muncul ketika proses VPA bergerak dari tahap negosiasi ke tahap implementasi. Misalnya, para stakeholders sektor swasta sering kali baru menyadari tantangan untuk mengikuti definisi legalitas pada saat pelaksanaan. Dalam kasus Indonesia misalnya, sektor furnitur melobi agar kondisi khusus diberlakukan dalam tahap implementasi dan meminta lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan persyaratan VPA.

Berbagai masalah atau perubahan-perubahan yang muncul di sektor kehutanan yang terjadi sejak negosiasi VPA mulai juga dapat mempengaruhi implementasi. Ghana, misalnya, belum mengimpor kayu ketika negosiasi VPA seperti sekarang, dengan demikian tetap harus menjalani konsekuensi untuk kontrol rantai pasokan dan aspek lain dari VPA.

Semakin besarnya ancaman terhadap hutan dari konversi pertanian atau pertambangan, sebagai kebalikan dari ilegal logging, juga dapat membuat tantangan baru. Salah satu tantangannya adalah bagaimana menangani kayu dari konversi hutan dalam kerangka VP.

Informasi lebih lanjut

External links

Indonesia-EU Action Plan on Advancement of VPA Implementation. [Download PDF]

Falconer, J. 2013. Overview of VPA processes: opportunities and challenges for projects to advance FLEGT. Presentation to FLEGT Project coordination meeting. 9 October 2013, Brussels. [Download PowerPoint presentation]

Centre pour l'Environnement et le Développement. 2013. The challenges of implementing VPA in Cameroon. Policy Brief. April 2013. [Download PDF]



 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016