Print Friendly and PDF


Lampiran VPA mengenai definisi legalitas

Tujuan dari lampiran VPA dalam definisi legal adalah untuk mengidentifikasi peraturan nasional yang akan digunakan untuk memeriksa legalitas kayu dan menerangkan proses untuk mengumpulkan bukti guna mengawasi pelaksanaan hukum di negara mitra VPA.

Definisi legalitas merupakan inti dari sistem jaminan legalitas kayu suatu negara. Kayu dan produk kayu harus sesuai dengan definisi yang ditetapkan untuk menerima lisensi FLEGT. Meskipun semua VPA memiliki lampiran terkait sistem jaminan legalitas, beberapa negara menempatkan definisi legalitas dalam lampiran terpisah.

Definisi legalitas muncul dari proses konsultasi multipihak pada awal proses VPA. Karena stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda, konflik di sektor kehutanan suatu negara sering muncul di awal konsultasi. Pemerintah negara pengekspor kayu memiliki tanggung jawab untuk mendorong dialog dan membangun konsensus di antara para stakeholders agar konsultasi multipihak dapat diartikulasikan dengan jelas:

  • Apa yang dibutuhkan sistem jaminan legalitas kayu
  • Persyaratan hukum yang mana yang harus ditegakkan
  • Aspek kerangka hukum yang mana yang perlu diperbarui atau diubah

Lingkup definisi legalitas

Bagian dari dialog multipihak berfokus pada lingkup legalitas. Artinya mereka memutuskan bagaimana memasukkan berbagai jenis penggunaan lahan, seperti hutan alam atau perkebunan, dan berbagai aspek manajemen seperti mengalokasikan izin, menjual hak atau prosedur ekspor, dalam definisi legalitas. Tujuan dari dialog ini adalah untuk menghasilkan definisi hukum yang jelas bagi praktisi untuk memverifikasi kepatuhan hukum.

Definisi legalitas yang melayani kepentingan semua kelompok harus mencakup lebih dari sekadar hak hukum untuk memanen dan menjual kayu. Uni Eropa mengharapkan bahwa definisi legalitas akan mencakup tiga pilar keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan). Konsultasi multipihak memberikan kesempatan untuk memastikan bahwa definisi legalitas adalah kredibel dan dapat melayani kepentingan semua kelompok.

Hukum yang terdiri dari definisi legalitas dapat mencakup:

  • Konstitusi negara
  • Hukum nasional yang berkaitan dengan hutan, pajak, perdagangan, ketenagakerjaan, lingkungan, jaminan sosial, konservasi keanekaragaman hayati dan kebebasan informasi
  • Hukum adat
  • Perjanjian internasional, seperti perjanjian multilateral mengenai lingkungan

VPA menentukan legalitas sesuai dengan hukum nasional dan peraturan yang ada. Namun, dalam beberapa proses VPA, diskusi multipihak mengenai definisi legalitas telah mengidentifikasi adanya kesenjangan atau inkonsistensi di dalam undang-undang yang ada. Proses VPA dapat mengidentifikasi hukum dan/atau kebijakan yang harus direformasi untuk mengatasi kesenjangan ini. Ghana memasukkan reformasi untuk mengatasi kesenjangan dalam lampiran mengenai definisi legalitas. Dalam VPA lainnya, lampiran ini terdapat pada bagian langkah-langkah yang menyertai detail reformasi.

Struktur lampiran pada definisi legalitas

Kebanyakan VPA memasukkan tabel yang disebut grid legalitas atau matriks legalitas, untuk menerangkan definisi legalitas. Tabel tersebut menguraikan persyaratan hukum, yang biasanya disebut 'indikator', yang membentuk definisi legalitas. Tabel itu juga menggambarkan sarana yang menunjukkan otoritas nasional mana yang akan memverifikasi legalitas tersebut.

Negara-negara mitra VPA mengemukakan informasi mengenai legalitas dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan sistem mereka yang ada. Sebagai akibatnya, lampiran pada definisi legalitas dapat mencakup beberapa matriks legalitas yang memberlakukan standar yang berbeda untuk berbagai sumber kayu, seperti hutan rakyat, perkebunan atau HPH. Sebagai contoh:

  • Indonesia memiliki beberapa matriks legalitas untuk berbagai jenis hak kepemilikan
  • Kamerun memiliki beberapa matriks legalitas untuk berbagai jenis hutan dan hak menjual
  • Ghana memiliki matriks legalitas tunggal yang berlaku untuk semua rantai pasokan kayu dan produk kayu dari semua jenis hutan

Matriks legalitas pada awalnya mungkin terkesan rumit, tetapi sebenarnya memberikan informasi yang jelas tentang apa yang dibutuhkan undang-undang dalam setiap elemen, apa bukti yang dibutuhkan untuk menunjukkan kepatuhan dan aspek apa yang akan dipantau secara sistematis.

Catatan pada penamaan lampiran dalam definisi legalitas

Judul lampiran pada definisi legalitas bervariasi dari VPA yang satu dengan VPA yang lain. Kamerun dan Republik Kongo misalnya menyebutnya dengan lampiran 'matriks legalitas'. Republik Afrika Tengah dan Indonesia memanggilnya dengan lampiran 'definisi legalitas', dan Ghana menyebutnya dengan ‘Peraturan yang diambil dalam mendefinisikan legalitas'. Liberia memasukkan definisi legalitasnya dalam lampiran mengenai sistem jaminan legalitas.

Informasi lebih lanjut

Tautan eksternal

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 02: What is legal timber? European Union. [Download PDF]

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 03: A timber legality assurance system. European Union. [Download PDF]



 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016