Print Friendly and PDF


Definisi Legalitas

Defisini legalitas di dalam tiap VPA menyatakan dengan jelas mengenai aspek dari hukum negara bersangkutan yang akan disesuaikan secara sistematis dalam sistem jaminan legalitas kayu. Tujuan dari VPA bukan untuk mengulang semua peraturan yang telah ada di negara tersebut namun untuk menargetkan dan menekankan mengenai bagian dari persyaratan legal yang dianggap paling penting oleh para stakeholders.

Definisi legalitas memberikan kejelasan, dan membuat identifikasi kayu legal menjadi lebih jelas. Definisi legalitas berguna khususnya dalam keadaan dimana sebuah negara memiliki banyak peraturan menyangkut sektor kehutanan, ketika negara kesulitan untuk menegakkan hukum atau ketika terdapat inkonsistensi dalam hukum.

Kayu dan produk kayu yang sesuai dengan hukum yang disebutkan dalam definisi legalitas, dianggap sebagai hukum di bawah VPA. Kayu dan produk kayu yang dianggap legal dapat menerima lisensi FLEGT. Oleh sebab itulah, definisi legalitas sangat penting di dalam sistem jaminan legalitas kayu. Semua aspek teknis lain dalam sistem jaminan legalitas kayu mengalir dari definisi legalitas.

Cakupan definisi legalitas

Definisi legalitas harus memasukkan peraturan yang menyangkut seluruh rantai pasokan- dari alokasi hak penebangan melalui pengolahan, transport sampai pada ekspor dan pembagian keuntungan.

Sebagai tambahan, definisi legalitas harus merefleksikan perhatian stakeholders nasional dan elemen-elemen di dalam kerangka kerja legal negara yang ingin dimasukkan oleh para stakeholder.

Cakupan definisi legalitas dengan demikian akan menjangkau lebih dari sekedar hukum kehutanan dan dapat memasukkan aspek hukum pajak, perdagangan, pekerja, jaminan sosial, konservasi keragaman hayati, kebebasan informasi dan hukum adat.

Uni Eropa netral dalam hal isi definisi legal, namun berharap negara mitra membuat kerangka definisi seputar tiga pilar pembangunan berkelanjutan-ekonomi, sosial dan lingkungan.

Agar definisi legalitas kredibel maka dibutuhkan dukungan dari semua stakeholders. Dengan demikian Uni Eropa, mendorong agar stakeholder nasional mencapai konsensus mengenai definisi legalitas melalui proses partisipasi yang inklusif. Dialog multistakeholder yang komprehensif mengenai definisi legalitas dapat mengidentifikasi reformasi yang dibutuhkan dengan cara memperkecil kesenjangan, ketidakkonsistenan atau tumpang tindih dalam peraturan.

Pendekatan untuk mendefinisikan legalitas

Setiap negara mitra mengambil pendekatannya masing-masing untuk memilih bagaimana mempertimbangkan dan mendefinisikan legalitas. Dalam sebagian besar proses VPA, pendekatan di negara-negara mitra menggunakan langkah-langkah seperti yang digambarkan pada gambar no 8. Prosesnya tidak searah. Karena ada banyak stakeholder yang dilibatkan dan diajak berunding, pengulangan ke arah sebaliknya bisa saja terjadi.

 

 

Gambar 8. Contoh sebuah proses yang dilalui agar stakeholder nasional dapat menyetujui definisi legalitas.

Di dalam hamper semua proses VPA, langkah pertama untuk mendefiniskan legalitas adalah proses konsultasi multistakeholder. Dalam langkah ini, setiap kelompok stakeholder juga dapat mengadakan diskusi di dalam kelompoknya untuk mencapai posisi bersama dalam mendefinisikan legalitas.

Setiap kelompok stakeholder, memandang hukum secara berbeda. Bagi pemerintah, kepentingannya adalah menjalankan dan penegakkan hukum. Bagi perusahaan, tantangannya adalah bagaimana mengikuti hukum. Bagi masyarakat, persoalannya adalah bagaimana menggantungkan diri pada hukum untuk memastikan hak-hak mereka. Proses multistakeholder harus menghasilkan definisi legalitas yang memenuhi kebutuhan setiap kelompok, mendapat dukungan dari setiap kelompok dan dengan demikian menjadi realistis dan praktis untuk dijalankan.

Stakeholder menganalisa hukum yang ada pada sektor-sektor yang relevan untuk memutuskan bagian dari hukum harus diikuti menurut VPA. Memutuskan bagian dari hukum adalah tugas yang cukup berat. Misalnya Indonesia, mempunyai lebih dari 900 peraturan menyangkut sektor kehutanan.

Definisi legalitas tidak harus memasukkan semua hukum yang relevan tetapi harus mengidentifikasi bagian yang dapat memenuhi kebutuhan para stakeholder agar praktis untuk pemeriksaannya. Para stakeholder dapat mengidentifikasi kesenjangan atau inkonsistensi dalam hukum-hukum tersebut agar dapat diidentifikasi dan direformasi.

Tim negosiator nasional, membuat rancangan definisi legalitas berdasarkan masukan dari proses konsultasi dengan multistakeholder. Setiap negara mempunyai pendekatan yang berbeda dalam membuat rancangan definisi legalitas. Ada kelompok negosiator yang merancang sendiri, ada juga yang membuat kelompok kerja multistakeholder untuk mempersiapkan rancangan tersebut. Di beberapa negara, kelompok multistakeholder telah menunjuk ahli nasional untuk merancang definsi legalitas.

Aspek dari produksi kayu yang dapat dicakup dalam definisi legalitas

Alokasi judul hutan

Alokasi hak memanen

Manajemen hutan

Penghormatan terhadap hukum adat/hak guna

Persetujuan sosial dengan masyarakat

Pengolahan kayu

Perlindungan lingkungan

Persyaratan transportasi kayu

Persyaratan pekerja

Kesehatan dan keselamatan pekerja

Kewajiban sosial bagi perusahaan

Prosedur impor

Tugas dan biaya

Perdagangan dan Ekspor

 

Beberapa negara memperhalus definisi legalitas dengan percobaan lapangan. Percobaan lapangan adalah kesempatan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau pada bagian-bagian hukum yang bermasalah dan bagaimana memverifikasi kepatuhan.

Final definisi legalitas ini berbentuk bagan, yang disebut dengan matrik legalitas. Bagan tersebut biasanya memberikan indikator mengenai legalitas, yang menetapkan persyaratan yang digariskan dalam undang-undang dan mengidentifikasi bukti yang diperlukan untuk membuktikan kepatuhan pada persyaratan. Tabel ini juga menjelaskan cara memverifikasi kepatuhan. Beberapa VPA memiliki definisi legalitas yang berbeda untuk berbagai sumber kayu, seperti perkebunan atau konsesi penebangan.

Untuk membaca lebih lanjut tentang bagaimana variasi definisi legalitas di antara VPA, lihat bagian dari Kupas VPA pada lampiran VPA tentang definisi legalitas.

Informasi lebih lanjut

Tautan Eksternal

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 02: What is legal timber? European Union. [Download PDF]



 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016