Print Friendly and PDF


Bagaimana VPA dapat meningkatkan kejelasan legislatif dan kelembagaan

Mengapa kejelasan penting

Kejelasan legislatif dan institusional berarti bahwa persyaratan hukum serta peran dan tanggung jawab kelembagaan jelas dan konsisten. Kejelasan merupakan aspek penting dari tata kelola hutan yang baik karena memungkinkan para stakeholders untuk memahami hak-hak, tanggung jawab dan kewajibannya.

Kejelasan dalam kerangka hukum dapat, misalnya, memungkinkan negara untuk mengadopsi alat peraturan yang sederhana dan konsisten, yang dapat dipahami dengan mudah oleh stakeholders. Kejelasan tersebut tergantung pada tingkat transparansi dan menyediakan landasan bagi akuntabilitas.

Sebaliknya, ketidakjelasan sektor kehutanan suatu negara dapat menciptakan masalah sosial, ekonomi dan/atau lingkungan. Masalah timbul, misalnya, jika hal-hal sebagai berikut tidak jelas:

  • Siapa yang memiliki hak atas tanah atau pohon
  • Apakah kayu legal dan apa yang tidak
  • Manakah dari beberapa undang-undang yang bertentangan yang diberlakukan dalam keadaan tertentu
  • Apa yang wajib perusahaan kayu berikan kepada masyarakat setempat
  • Lembaga mana yang bertanggung jawab untuk aspek yang berbeda dari tata kelola hutan

Oleh karena itulah kejelasan secara langsung relevan dengan Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) dan sistem jaminan legalitas kayu mereka.

Bagaimana VPA dapat meningkatkan kejelasan

Komponen penting dari proses VPA adalah dialog yang harus disepakati multistakeholder mengenai apa yang merupakan kayu legal. Dialog ini melibatkan para stakeholder dalam mengkaji hukum dan peraturan yang ada di negara pengekspor kayu untuk mengidentifikasi peraturan mana yang akan diterapkan dalam definisi legalitas VPA. Dialog ini memberikan kesempatan bagi para stakeholders hutan untuk mengidentifikasi persyaratan hukum dan pengaturan kelembagaaan yang tidak jelas dan tidak konsisten.

Agar dialog dapat berlangsung, para stakeholder harus dapat mengakses dan memahami hukum yang ada terlebih dahulu. Stakeholder kemudian dapat mendiskusikan hukum, pertama dalam kelompok stakeholder mereka dan kemudian dengan kelompok stakeholders lainnya, untuk menyoroti inkonsistensi dan sehingga dapat mengusulkan solusi. Proses untuk meningkatkan kejelasan, oleh karena itu, tergantung pada partisipasi dan tingkat transparansi.

Sampai saat ini, pembahasan multipihak tentang definisi legalitas dalam proses VPA telah berhasil mengidentifikasi hal-hal yang bertentangan seperti:

  • Interpretasi hukum dari prosedur penebangan kayu
  • Aturan untuk alokasi kontrak, dimana satu aturan mengharuskan tender yang kompetitif dan aturan lain yang membolehkan adanya kontrak berdasarkan kebijaksanaan menteri
  • Tanggung Jawab antar instansi pemerintah untuk penilaian dampak lingkungan

Proses mendefinisikan legalitas sering mendapati inkonsistensi semacam ini yaitu kontradiksi dan/atau tumpang tindih dalam hukum dan peraturan suatu negara. Oleh karena itu proses ini dapat mengidentifikasi reformasi hukum yang diperlukan untuk mengembangkan definisi legalitas yang dapat memuaskan semua stakeholders. Misalnya, VPA telah mengidentifikasi reformasi hukum dan/atau peraturan yang diperlukan untuk mengakui hak-hak adat, hutan masyarakat dan pasar domestik.

Selain meningkatkan kejelasan hukum, proses VPA juga meningkatkan kejelasan kelembagaan. Lampiran VPA yang menggambarkan sistem jaminan legalitas kayu, komite pelaksanaan bersama, lisensi FLEGT, audit independen dan informasi publik semua membuat kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk apa. Peran dan tanggung jawab yang jelas merupakan dasar untuk meningkatkan akuntabilitas di sektor kehutanan.

Contoh. Kejelasan hukum di Indonesia

Di Indonesia, ada lebih dari 900 hukum dan peraturan yang diberlakukan untuk sektor kehutanan. Selain jumlah undang-undang, hukum tersebut juga membingungkan dan kadang-kadang tidak sejalan.

Pada tahun 2003, empat tahun sebelum negosiasi VPA mulai, organisasi masyarakat sipil memulai proses untuk memperjelas peraturan hutan dan mengembangkan definisi legalitas. Partisipasi pemerintah dan industri dalam proses ini meningkat setelah negosiasi VPA dimulai tahun 2007. Pada akhir tahun 2008, kelompok stakeholder telah mengajukan definisi legalitas dan proposal untuk sistem jaminan legalitas kayu kepada pemerintah. Dalam waktu enam bulan, pemerintah dan stakeholder telah merevisi proposal dan memasukkannya ke dalam undang-undang baru.

Di antara ratusan hukum yang ada, stakeholder akhirnya berhasil mengidentifikasi bagian dari undang-undang dan peraturan yang dapat dijadikan definisi legalitas yang juga dapat memenuhi kepentingan mereka. Di bawah VPA, Indonesia memiliki standar lacak balak dan definisi legalitas tunggal untuk tujuh jenis lahan hutan.

Proses VPA telah membuat legalitas di sektor kehutanan jauh lebih jelas di Indonesia. VPA juga memberikan indikator dan langkah-langkah verifikasi yang dapat digunakan auditor dalam menilai legalitas. Definisi legalitas baru memberi kemudahan bagi polisi untuk menegakkan hukum dan bagi sistem peradilan untuk menuntut para pembalak liar. Sektor swasta sebagian besar menyambut definisi baru itu dengan baik.

Sejak tahun 2009, sistem jaminan legalitas kayu Indonesia telah menjalani serangkaian ulasan oleh multipihak. Ulasan tersebut mengambil pelajaran dari pelaksanaan dan hasil awal dari penilaian bersama Uni Eropa-Indonesia terhadap sistem. Ulasan itu telah menghasilkan perubahan pada undang-undang 2009, termasuk revisi yang mengurangi beban kepatuhan pada produsen kayu berisiko rendah skala kecil.




 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016