Print Friendly and PDF


Struktur penerapan nasional VPA

Negara-negara mitra membentuk struktur formal dan informal untuk mengawasi pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA). Negara-negara mitra juga dapat membuat departemen baru di instansi pemerintah untuk melakukan tugas-tugas pelaksanaan, seperti:

  • Mengumpulkan data dari perusahaan produksi
  • Verifikasi kegiatan lapangan
  • Rekonsiliasi data sepanjang rantai pasokan
  • Pemantauan dan pelaporan mengenai kepatuhan produsen terhadap definisi legalitas
  • Menerbitkan lisensi FLEGT
  • Pemantauan penerbitan lisensi FLEGT

Pengawasan pelaksanaan

Setiap negara mitra VPA telah membuat sebuah komite resmi atau sekretariat yang berperan dalam pelaksanaan meliputi:

  • Membimbing dan menilai pekerjaan implementasi VPA
  • Melaporkan temuan publik
  • Menanggapi klaim yang berasal dari luar implementasi
  • Mempersiapkan kertas posisi nasional dan dokumen lain untuk komite implementasi bersama

Di semua negara mitra VPA, anggota komite ini termasuk perwakilan dari pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Di beberapa negara mitra, stakeholders lainnya, seperti anggota parlemen dan perwakilan masyarakat adat, juga ikut menjadi anggota komite implementasi tersebut.

Kamerun membentuk Komite Pemantau Nasional dan mengamanatkan komposisinya dengan surat keputusan. Keanggotaan tetap mencakup perwakilan dari kantor Perdana Menteri, Majelis Nasional, lima kementerian pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat adat, sektor swasta dan masyarakat yang bergantung pada hutan komunal. Panitia mengundang pengamat untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Republik Afrika Tengah. Komite Nasional multipihak untuk Implementasi dan Pengawasan (Comité National de la Mise en oeuvre et Suivi - CNMOS) mengawasi pelaksanaan VPA. CNMOS menyediakan laporan pengamatan dari para stakeholder nasional kepada komite implementasi bersama VPA. Anggota CNMOS terdiri dari perwakilan kementerian pemerintah, Majelis Nasional, sektor swasta dan masyarakat sipil. Komite juga merupakan mekanisme nasional untuk konsultasi stakeholders. CNMOS menginformasikan dan bertukar informasi dengan kelompok stakeholders. Republik Afrika Tengah juga membuat Sekretariat Teknis Tetap (STP - Secrétariat technique permanent) untuk mengatur dan memfasilitasi kegiatan pelaksanaan VPA dan partisipasi stakeholder. STP memiliki empat staf permanen dan berada di Departemen Kehutanan, Air, Perikanan dan Perburuan.

Ghana. Sekretariat VPA berada di Komisi Kehutanan Ghana mengkoordinasi pelaksanaan VPA. Selain itu, Ghana juga secara resmi telah membentuk Komite Pelaksanaan Multipihak. Kelompok ini berfungsi sebagai delegasi Ghana dalam pertemuan komite implementasi bersama. Anggota termasuk perwakilan dari beberapa departemen pemerintah dan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk aspek VPA, dan Sekretariat VPA. Anggota lain dari komite termasuk anggota parlemen, otoritas tradisional dan perwakilan masyarakat sipil serta sektor swasta. Menteri dari sektor memimpin delegasi Ghana dalam komite implementasi bersama.

Indonesia. Komite implementasi bersama didukung oleh sekretariat, yang dipimpin oleh kedua belah pihak, dan terletak di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada saat penulisan, Indonesia telah membentuk dua kelompok kerja multipihak di bawah komite implementasi bersama:

  • Kelompok kerja teknis, yang mengurus pemantauan dampak
  • Kelompok kerja gabungan, yang mengawasi pelaksanaan Rencana Aksi Indonesia-Uni Eropa pada Kemajuan Pelaksanaan VPA

Pertukaran Uni Eropa-Indonesia berlangsung setiap dua bulan di kelompok kerja bersama dan dengan format pertemuan bersama ahli serta selalu mengundang kelompok stakeholders yang relevan. Masyarakat sipil memiliki platform sendiri yang berfokus pada sistem jaminan legalitas kayu, dan mengidentifikasi perwakilan untuk pertemuan Uni Eropa-Indonesia. Perusahaan verifikasi sektor swasta bertemu dalam forum sertifikasi sistem jaminan legalitas kayu.

Liberia. Setelah negosiasi VPA berakhir, tim perundingan nasional berkembang menjadi Komite Pelaksanaan Liberia. Komite ini bertemu terutama untuk mempersiapkan pertemuan komite implementasi bersama. Anggotanya mewakili departemen dan lembaga pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Komite Pemantau Nasional Multistakeholder yang lebih luas juga memberikan masukan kepada komite implementasi bersama. 26 anggotanya termasuk anggota Komite Pelaksanaan Liberia dan perwakilan dari instansi pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dan masyarakat.

Republik Kongo. Sekretariat multipihak Pemantau Teknis Nasional, memandu dan mendukung pelaksanaan VPA di Republik Kongo. Anggotanya mewakili pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Sekretariat Teknis antara lain bertugas untuk mempersiapkan dokumen untuk pertemuan komite implementasi bersama VPA.

Informasi lebih lanjut

Tautan eksternal

Faure, N. and Lesniewska, F. 2012. Implementing VPAs: Outlining Approaches for Civil Society's Participation in VPA-related Law Reforms. Ghana Regional Workshop: Experiences from the FLEGT/VPA process in West and Central African countries. ClientEarth. [Download PDF]

Bollen, A. and Ozinga, S. 2013. Improving Forest Governance. A Comparison of FLEGT VPAs and Their Impact. FERN. 50pp. [Download PDF]

Duffield, L. and Ozinga, S. 2014. Making Forestry Fairer. A Practical Guide for Civil Society Organisations Taking Part in VPA Negotiations. FERN. 68pp. [Download PDF]



 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016