Print Friendly and PDF


Bagaimana VPA dapat meningkatkan transparansi

Mengapa transparansi penting

Transparansi di sektor kehutanan penting karena para stakeholders harus dapat mengakses informasi tentang undang-undang, kebijakan, prosedur, keputusan dan kegiatan usaha yang mempengaruhi mereka. Transparansi merupakan komponen penting dari tata kelola hutan yang baik karena:

  • Hal ini mendukung legalitas, akuntabilitas, kejelasan hukum dan partisipasi
  • Hal ini memperkuat kredibilitas
  • Hal ini membatasi peluang untuk korupsi
  • Hal ini memungkinkan pengawasan pada sektor ini secara independen
  • Pasar semakin perlu memahami rantai pasokan dan dampaknya
  • Hal ini membuat hak dan tanggung jawab dari stakeholder hutan menjadi jelas

Sebaliknya, kurangnya transparansi di sektor kehutanan suatu negara dapat merusak komitmen Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) dan dapat menyembunyikan dan bahkan memungkinkan terjadinya kejahatan dan korupsi. Kurangnya transparansi memungkinkan individu yang kuat untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal dengan mengalokasikan konsesi penebangan kepada teman dan kerabat, dan memungkinkan perusahaan untuk memanen dan menjual kayu tanpa izin, biaya atau pajak yang relevan.

Kurangnya transparansi juga berarti pemerintah kehilangan pendapatan dan masyarakat bisa kehilangan kontrol atas tanah mereka. Tanpa transparansi, warga juga akan kesulitan untuk mengambil bagian dalam membuat keputusan tentang sumber daya hutan.

Transparansi sering diperdebatkan. Penelitian memberikan bukti betapa banyak konflik yang terjadi akibat kurangnya akses terhadap informasi di antara para stakeholders. Proses VPA meminimalkan konflik tersebut dan mengurangi potensi konflik dengan membuat tata kelola hutan lebih transparan.

Sudut pandang: Matthew Walley, mewakili masyarakat hutan di Liberia

"Orang-orang merasa tertipu. Kita melihat truk kayu gelodongan meninggalkan hutan mereka, meskipun kami telah meminta (informasi), tidak ada yang memberitahu kami berapa banyak dan kayu jenis apa, jadi bagaimana kita bisa tahu kalau kita dibayar dengan jumlah yang benar untuk kayu kami?"

Sumber: Global Witness. 2012. African timber-exporting countries failing to meet access to information commitments. Press release. 9 October 2012 [Baca online]

 

Bagaimana VPA dapat meningkatkan transparansi

Naskah dan lampiran dari VPA, serta proses VPA, dapat mendorong transparansi dengan beberapa cara.

Visibilitas. VPA Proses itu sendiri sangat terbuka. Membuka dan bahkan membiarkan sektor kehutanan suatu negara untuk diawasi secara nasional dan internasional.

Partisipasi stakeholder. Uni Eropa menganjurkan partisipasi stakeholder yang luas dalam negosiasi dan penerapan VPA. Partisipasi yang luas menciptakan transparansi pada aspek-aspek penting dari VPA, seperti definisi legalitas, aspek-aspek lain dari sistem jaminan legalitas kayu dan reformasi hukum yang diperlukan.

Transparansi memungkinkan stakeholders untuk menyuarakan pendapat mereka, memperdebatkan persoalan-persoalan dan mempengaruhi naskah dan lampiran VPA serta proses VPA itu sendiri. Sebuah artikel dalam naskah utama dari setiap VPA memperkuat pentingnya keterlibatan stakeholder selama pelaksanaan VPA.

Untuk saat ini, semua negara yang telah menandatangani VPA telah menyertakan perwakilan dari masyarakat sipil dan sektor swasta dalam struktur implementasi nasional dan komite implementasi bersama.

Baca lebih lanjut di bagian Kupas VPA pada Bagaimana VPA dapat meningkatkan partisipasi.

Komunikasi. Negara-negara melakukan pendekatan komunikasi yang berbeda mengenai proses VPA berbeda. Pendekatan termasuk mempublikasikan kebijakan singkat dan ringkasan dari negosiasi, mengadakan konferensi pers, pembuatan website selama negosiasi VPA dan menerbitkan laporan dari komite implementasi bersama. Baca lebih lanjut di bagian Kupas VPA pada Komunikasi dalam proses VPA.

Audit independen. Audit independen adalah komponen wajib dari sistem jaminan legalitas kayu VPA. Audit berkontribusi pada transparansi dengan cara meninjau dan melaporkan tentang sistem jaminan legalitas kayu. Auditor menyerahkan laporan ke Uni Eropa dan negara mitra VPA (biasanya kepada komite implementasi bersama) dan membuat laporan publik. Baca lebih lanjut di bagian Kupas VPA pada audit independen.

Lampiran VPA mengenai informasi publik. Lampiran VPA mengenai informasi publik mengidentifikasi dokumen dan informasi yang menurut stakeholder harus terbuka untuk umum guna memperkuat tata kelola di sektor kehutanan dan untuk memungkinkan pemantauan pelaksanaan VPA. Informasi tersebut sangat penting untuk pendukung kinerja pengamat independen. Beberapa negara mitra VPA telah membuat website untuk berbagi informasi, misalnya Kamerun dan Republik Kongo. Baca lebih lanjut di bagian Kupas VPA pada lampiran VPA mengenai informasi publik.

Kejelasan kelembagaan. Proses VPA menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk apa di dalam sistem jaminan legalitas kayu suatu negara. Para pihak mendokumentasikan tanggung jawab dalam naskah dan lampiran dari perjanjian tersebut, dan dalam prosedur yang dikembangkan kemudian di tahap implementasi. Tanggung jawab yang jelas meningkatkan pemahaman mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum dan apa yang harus dilakukan stakeholder untuk mematuhinya.

Pemahaman legislatif. Di banyak negara, para stakeholders kesulitan untuk mengakses naskah undang-undang, apalagi memahami persyaratan legislatif. Diskusi VPA tentang definisi legalitas dalam sistem jaminan legalitas kayu ini mendorong pemerintah untuk menempatkan undang-undang yang relevan dalam domain publik agar para stakeholders dapat menilai dan mendiskusikannya. Dalam proses VPA sampai saat ini, program dukungan berfokus pada kapasitas dan sumber daya untuk membantu keberadaan undang-undang dan membuat kerangka kerja legislatif lebih transparan.

Tantangan dalam melaksanakan komitmen transparansi

Transparansi memudahkan stakeholder untuk memahami, melaksanakan dan memantau VPA. Transparansi juga memperkuat kredibilitas lisensi FLEGT di antara para stakeholder nasional, dan Uni Eropa importir dan konsumen. Namun, sebagian besar negara-negara pengekspor kayu belum memberi banyak perhatian untuk transparansi sebelumnya. Itulah sebabnya, pemerintah membutuhkan lebih banyak waktu untuk melaksanakan komitmen transparansi VPA.

Beberapa negara perlu mengembangkan sistem dan prosedur untuk mengelola dan berbagi informasi. Dalam beberapa kasus, informasi mungkin sudah ada di domain publik tetapi mungkin sulit ditemukan dan dibagikan. Dalam kasus lain, seperti di Liberia, versi elektronik dari kebanyakan hukum tidak ada dan hard copy jarang ditemukan.

Penundaan pelaksanaan VPA dapat terjadi karena pemerintah cenderung fokus pada aspek teknis pelaksanaan, seperti sistem jaminan legalitas kayu dari pada reformasi pemerintahan. Keterlibatan stakeholder juga cenderung berkurang ketika negosiasi berakhir dan implementasi dimulai. Para stakeholder kalau tidak beralih ke isu-isu lain dan/atau tidak proaktif dalam menemukan cara untuk memajukan reformasi pemerintahan.

Tantangan lain adalah bahwa, dalam jangka pendek, peningkatan transparansi juga menyorot sektor kehutanan sehingga mengekspos negara terhadap kritik. Paradoksnya adalah bahwa negara-negara yang melakukan reformasi lebih terbuka terhadap kritik dari pada negara-negara yang tidak menjalankan transparansi. Dalam jangka panjang, bagaimanapun, negara-negara yang meningkatkan transparansi berharap untuk mendapatkan keuntungan karena semakin banyak pasar menuntut adanya informasi tentang bagaimana sebuah negara mengelola sektor kehutanannya.

Contoh: Informasi dan akuntabilitas di Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia memuat daftar semua perusahaan yang telah diverifikasi secara legal di bawah sistem jaminan legalitas kayu di situsnya. Auditor dan importir dapat menggunakan daftar ini untuk memeriksa validitas lisensi ekspor. Situs ini memiliki fasilitas untuk mengirimkan pertanyaan ke Informasi Unit Perizinan, yang menyimpan informasi setiap lisensi dalam databasenya. Otoritas Uni Eropa yang kompeten juga dapat mengajukan pertanyaan dan mengirimkan pertanyaan ke unit melalui sistem ini. Di masa depan, pihak yang berwenang akan memiliki akses langsung ke informasi yang diberikan kepada otoritas perizinan untuk mengeluarkan lisensi.




 

Disclaimer. Isi dari Kupas VPA berasal dari pelajaran dan pengalaman yang diambil dan digambarkan oleh EU FLEGT Facility dan dengan demikian sepenuhnya menjadi tanggung jawab EU FLEGT Facility. Untuk komentar dan pertanyaan, mohon untuk menghubungi EU FLEGT Facility pada: info@euflegt.efi.int

© European Forest Institute 2016